BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Setelah dilantiknya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, pasar menanti akan seperti apa kebijakan ekonomi yang akan dijalankan.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan realisasi ekspor kelapa sawit dan produk turunannya ke AS bakal terpengaruh kebijakan pemerintahan Trump.
"Kami belum tahu proteksionisme macam apa yang akan dijalankan. Selama ini, isu besar yang dibawa adalah climate change," kata Sekretaris Jenderal GAPKI Togar Sitanggang, kepada pers di Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Togar menilai, Trump tidak terlalu percaya perubahan iklim. Jadi, proteksi bisa saja menghalangi ekspor.
"Di sisi lain, climate change bisa juga membuat ekspor kita lebih mudah kalau tidak diributkan lagi," papar dia.
Pelaku usaha perlu mewaspadai kebijakan restriktif dalam bentuk non tarif yang akan diberlakukan bagi komoditas minyak sawit Indonesia. Hal ini terutama seusai dilantiknya Donald Trump sebagai presiden ke-45 Negeri Paman Sam.
Berdasarkan laporan World Trade Organization (WTO), saat ini AS memiliki hambatan non tarif sebanyak 4.780, sementara Indonesia hanya memiliki 272 hambatan non tarif.
Data Kementerian Perdagangan mencatat, tahun lalu volume ekspor sawit Indonesia sebesar 25,7 juta ton atau turun 2%. Sebanyak 75,6% di antaranya produk sawit ekspor merupakan produk hilir, penurunan terjadi akibat penggunaan biodiesel di dalam negeri sebanyak 2,5 juta kiloliter. (NEDELYA RAMADHANI/m)
