BORNEONEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tata kelola gambut di tujuh provinsi (Riau, Sumetera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua), memperhatikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, bukan hanya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead menuturkan, permintaan tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Jakarta, Rabu (25/1/2017). "Jadi, fungsi budidaya harus juga dilihat," kata Nazir.

Ia juga mengatakan, Presiden meminta agar lebih banyak lagi dibangun sekat kanal selama 2017. Tahun lalu, BRG berhasil membangun sebanyak 15 ribu sekat kanal.

Menurut Nazir, BRG memang akan melanjutkan pembuatan sekat kanal dan sumur bor, dengan sebelumnya berkonsultasi telebih dahulu pada masyarakat sekitarnya. Langkah ini diambil untuk memastikan agar masyarakat ikut menjaga sekat kanal yang telah dibangun. Apalagi, ada pula sekat yang telah dijebol seperti terjadi di daerah Sebangau, Kalimantan Tengah.

Menurutnya, BRG juga akan mulai mengintervensi kawasan lindung dan konservasi yang terbakar pada 2015. Sumber pembiayaannya berasal dari BRG dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun pengerjaannya khususnya kawasan konservasi akan lebih baik jika kementerian yang melaksanakannya.

"Tahura (Taman Hutan Raya) Jambi mulai diintervensi 2017, di Pulang Pisau juga kawasan lindung diintevensi. Usulan area konservasi lain yang direstorasi 2017 ada di Air Sugihan, Taman Nasional Berbak, Giam Siak Kecil Bukit Batu, dan tentu koordinasi dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem," ujar Nazir.

Sementara itu, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Myrna A Safitri mengatakan pada 2017, konsultasi dengan masyarakat tetap akan banyak dilakukan. Demikian halnya dengan pembangunan kapasitas termasuk pelatihan bagaimana mengelola lahan gambut tanpa harus membakar. (ANTARA/B-10)