BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan tengah, Sugianto Sabran menegaskan dirinya tidak segan untuk mengusir Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Wilayah Kalimantan jika tidak mau sinergi program dan perencanaan serta penyamaan persepsi terhadap ruas mana yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah Bumi Tambun Bungai.
Penekanan itu disampaikan gubernur ini saat rapat koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI di aula Eka Hapakat lantai 3 Kantor Gubernur, Kamis (2/2/2017). "Saya tidak marah, tapi saya perlu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di wilayah Kalteng yang beberapa diantaranya tidak tepat. Mari dibangun persepsi bersama dan jangan ada kesan asal bangun yang penting proyek selesai, tapi sama-sama mengaku demi Kalteng. Kalau tidak mau kerjasama, angkat kaki pun tidak masalah, saya akan lapor ke presiden Minggu ini," katanya.
GUbernur muda ini 'kencang' dalam rapat tersebut, karena menilai selama ini pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan Balai Besar dilakukan atas persepsi dan 'kacamata' pihak balai sendiri dalam menentukan mana yang prioritas dan mana yang tidak. Padahal semestinya Pemprov Kalteng berhak membuat persepsi ruas mana yang perlu didahulukan dan tidak.
Namun setelah dilakukan sharing sejumlah latar belakang perencanaan jalan nasional yang digarap pihak balai yang diwakili Kepala Satker, Kurnia, ada beberapa titik temu dan sejumlah kesepahaman antara kedua belah pihak. Meski juga ada beberapa yang belum ada titik sepakat. Kurnia pun meminta maaf kepada gubernur atas persoalan tersebut.
"Kami membangun berdasarkan roadmap jalan nasional yang dibuat sejak 2012. Jadi ada landasannya kenapa begitu, ada SK-nya. Kami mohon maaf jika belum beri layanan dengan baik kepada Pemprov Kalteng,"ungkapnya. (ROZIQIN/B-6)
