BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sejumlah petani di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengaku tahun ini mengeluarkan biaya besar dalam pembukaan lahan pertanian. Pasalnya, pemerintah telah mengeluarkan larangan membuka lahan dengan sistem bakar.
Salah satu petani di Desa Teluk Pulai Kecamatan Kumai, Aris Munandar mengaku kebijakan tersebut menyebabkan biaya bertani naik dua kali lipat atau meningkat 100%. Sebab, membuka lahan tanpa dibakar tidak pernah dilakukan sebelumnya.
"Tenaga, waktu dan uang kami terkuras. Tidak sebanding dengan hasil panen yang kami peroleh," beber pria yang belum lama ini telah memanen hasil pertanian padinya, Selasa (28/2/2017).
Sebelumnya, warga desa secara gotong royong menanam dengan cara tradisional yang dikenal dengan istilah manugal. Kegiatan itu dilakukan di lahan yang disiapkan tanpa proses bakar. Hal itu memperlihatkan budaya gotong royong masih mengakar kuat di kalangan petani.
"Sekarang tidak bisa lagi, kami terpaksa menyewa alat untuk membuka lahan tanpa bakar," ujarnya.
Ia juga mengeluhkan nilai jual gabah dan beras hasil panen. Karena tidak menutup biaya pertanian, Aris Munandar memilih untuk mengonsumsi sendiri hasil panen tersebut, "sisanya kita simpan di lumbung untuk persediaan," bebernya.
Aris Munandar mengaku gelisah apabila larangan membakar terus berlaku. Dia berharap pemerintah daerah bisa aktif membantu petani kecil yang tidak memiliki modal dan fasilitas penunjang pengolah lahan. Dari ratusan kepala keluarga, di desa itu hanya puluhan orang yang bertahan bercocok tanam.
"Semua itu akibat ketakutan warga membuka lahan baru, karena seidikit-sedikit ditangkap," ungkapnya.
Meski begitu, ia tetap berharap kepada pemerintah untuk membantu para petani di daerahnya dalam menggarap lahan pertanian. Jika tidak, imbuhnya, jumlah petani di daerah itu akan terus menyusut, "Sebagian sudah memilih kerja di kebun sawit atau ke daerah lain," tandasnya. (FAHRUDDIN FITRIYA/B-2)
