BORNEONEWS, Nanga Bulik - Dari sekian banyak SKPD di Pemkab Lamandau, program di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sudah pasti menjadi instansi yang paling disoroti. Mengingat, Dinas PUPR merupakan SKPD dengan pagu indikatif tertinggi di setiap tahunnya.
Lantas, apa saja program kegiatan hasil pembahasan dalam Rapat Forum Gabungan SKPD 2017 yang menjadi masukan dan perbaikan bagi rancangan renja SKPD dan rancangan RKPD dinas PU untuk tahun 2018, dan akan menjadi bahan untuk diusulkan di musrenbang tingkat kabupaten?
Mengemuka dalam forum bahwa ada beberapa hal yang menjadi prioritas PUPR hasil rapat forum gabungan SKPD. Antara lain, Dinas PUPR Lamandau masih tetap akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam arti umum, baik berupa semua jalan maupun jembatan di sejumlah wilayah.
"Adapun untuk pembangunan jalan ruas jalan Karang Mas-Kina-Jemuat, serta Batu Tambun-Kinipan (di kecamatan Delang), akan tetap jadi prioritas setelah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan," ungkap ketua Bidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Abisua, dalam rapat FG-SKPD, Jumat (3/3/2017).
Kemudian, sambung Abisua menyampaikan laporan, rencana program lainnya dari Dinas PUPR yakni penyiringan dan normalisasi sungai di beberapa desa yang rawan banjir.
"Temasuk juga program untuk pembangunan IPAL Komunal dan Septictank, serta sejumlah program lain seperti halnya penataan ruang dan penyusunanan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang," katanya.
Seperti dikethaui, usulan pagu indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menjadi bahan untuk dibawa di Musrenbang tingkat kabupaten merupakan angka paling tinggi dibanding SKPD lainnya.
Meliputi, usulan terhadap dana APBD/DAK sebesar Rp42.475.000.000, usulan terhadap APBD Provinsi tidak ada, Usulan terhadap APBD Kabupaten sebesar Rp829.370.252.960, Pagu Indikatif 2017 sebesar Rp142.084.947.650. Dengan demikian jumlah totalnya sebesar Rp.871.845.252.960. (HENDI NURFALAH/B-5)
