BORNEONEWS, Muara Teweh - Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) masih tertahan di provinsi dan baru bisa dicairkan setelah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Lahmudin mengatakan, seharusnya dana dari pemerintah pusat tersebut jangan sampai tertunda penyalurannya. Sebab bisa berakibat terganggunya proses belajar mengajar di sekolah.
Ia mencontohkan, di Kabupaten Barito Utara masih banyak sekolah yang menggunakan tenaga guru honor dan untuk membayar gaji mereka biasanya menggunakan dana BOS. Kalau dana untuk membayar tidak ada dikhawatirkan akan ada kekurangharmonisan karena menyangkut kesejahteraan atau perekonomian mereka.
“Masalah ini cukup serius. Oleh karena itu, pihak dewan berencana akan mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Pendidikan hingga diketahui permasalahan yang sebenarnya, mengapa dana BOS tersebut bisa tertahan di provinsi? Padahal seharusnya dan apapun alasannya jangan sampai tertunda penyalurannya,” ucap Lahmudin, Jumat (3/3/2017).
Menurut dia, jangan sampai karena persoalan birokrasi, dana tersebut menjadi tidak cair. "Apapun alasannya sekolah harus tetap jalan."
Akibat keterlambatan dana BOS, sambungnya, dewan sering mendengar keluhan dari para kepala sekolah. Pasalnya, beberapa program kerja mereka yang sudah direncanakan menjadi terbengkalai. (RAMADHANI/B-3)
