BORNEONEWS, Muara Teweh – Birokrasi seyogyanya dapat beradaptasi dan berkaselerasi cepat mengiringi dinamika perubahan jaman yang terus bergerak dinamis.
Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebegaimana ditekankan pda paradigma good gevernance dirasa tidak lagi cukup memadai untuk menjawab tantangan perubahan. Kini paradigma tersebut secara perlahan mengalami evolusi menuju paradigma open governement.
“Pemerintah tidak lagi berkutat pada pembenahan performa internal birokrasinya, namun lebih dari itu, pemerintah juga harus mempu berorientasi eksternal dengan bersedia merangkul sekaligus melibatkan sebanyak mungkin stake holder,” terang Bupati Barito Utara, Nadalsyah pada apel gabungan, Senin (6/3/2017).
Dengan demikian, lanjut Nadalsyah, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak lagi sekedar dimaknai aksi kerja kolektif berbagai pemangku kepentingan hanya dalam konteks pertisipasi, melainkan sudah harus berlandaskan pada prinsif kolaboratif yang memastikan adanya sebanyak mungkin ide-ide dan kebutuhan warga masyarakat terwakilkan dalam beragam produk kinerja dan kebijakan publik pemerintah.(RAMADHANI/B-6)
