Ini Nama Pejabat dan Tempat Tugas Lurah yang Terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan

BORNEONEWS, Sampit - Ternyata pejabat yang diduga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Sampit pada Jumat (10/3/2017) tadi adalah Lurah Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bernama Karyadi.

Pria 45 tahun itu diamankan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) daerah ini karena tertangkap tangan diduga melakukan pungutan liar terhadap seorang warga, Jumat (10/3/2017).

"Iya benar Lurah Baamang Tengah kami tangkap karena melakukan pungutan penerbitan Surat Kepemilikan Tanah (SKT)," ujar Ketua Tim Satgas Saber Pungli Kotim Kompol Bronto Budiono, Jumat (10/3/2017) malam ini.

Lurah tersebut ditangkap sekitar pukul 10.00 WIB, di kantornya. Di mana tim saber menyita barang bukti (BB) berupa uang Rp1,5 juta, hasil dari penyerahan warga yang meminta penerbitan SKT tersebut.

Tertangkapnya Karyadi bermula ketika salah seorang warga berinisial AD warga Jl Muchran Ali, Kecamatan Baamang datang ke Kantor Kelurahan Baamang Tengah dengan maksud mengurus SKT. Sesampainya di tempat itu, ia langsung bertemu lurah itu dan menyampaikan bahwa dirinya ingin mengurus SKT.

Mengetahui maksud warga tersebut, Karyadi informasinya langsung meminta bayaran Rp2,5 juta, untuk biaya penerbitan SKT tersebut. Mendengar hal itu, AD minta izin pulang, untuk mengambil uang guna pembayaran.

Setelah dia mengambil uang di rumah dan kembali ke kelurahan tersebut, diapun tidak langsung memberikan uang yang diminta oleh lurah tersebut. Namun dia menawar biaya tersebut menjadi Rp1,5 juta. Dan hal itupun langsung disetujui oleh lurah tersebut.

Namun baru saja selesai melakukan transaksi, Tim Saber Pungli langsung melakukan penggeledahan di ruang kantor lurah itu. Dan menemukan uang Rp1,5 juta di dalam map arsip SKT yang diberikan AD. Mendapati hal tersebut, pihaknya langsung mengamankan KD, dan membawanya guna pemeriksaan lebih lanjut.

"Saat ini pemeriksaan masih kami lakukan. Kami juga akan berkoordinasi dengan tim ahli, baik dari instansi pemerintah Kotim maupun koordinasi ke Polda Kalteng," kata Bronto. (MUHAMMAD HAMIM/B-5)