BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pembicaraan antara Malaysia dan Indonesia soal standardisasi bea keluar (BK) minyak sawit diperkirakan tidak akan menemui kesepakatan.
Prediksi itu diungkapkan analis komoditas dan sekaligus chairman LMC International Ltd Dr James Fry di sela acara konferensi sawit di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (10/3/2017), seperti dikutip The Malaysian Reserve.
Fry mengatakan Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (CPO Fund) dengan pendapatan berasal dari penerapan BK sebesar US$50 untuk CPO dan US$30 terhadap olein sawit.
CPO Fund, kata Fry said, juga menjadi jembatan untuk pemberian subsidi untuk pengembangan biodiesel di Indonesia.
“Jika Indonesia nantinya setuju dengan upaya harmonisasi itu, maka itu akan mempengaruhi pendapatan CPO Fund, sehingga bakal menyulitkan dalam pemberian subsidi dalam jumlah besar,” ujarnya.
Fry juga mengatakan kemampuan CPO Fund untuk memutuskan seberapa besar biodiesel yang digunakan tergantung pada subsidi yang harus dibayarkan per ton untuk mendorong PT Pertamina menggunakan biodiesel.
“Pembentukan CPO Fund oleh Indonesia adalah langkah sangat cerdas. Mereka telah memiliki sumber dana tetap dari penerapan bea keluar. Dana tersebut akan disalurkan kepada para pemasok biodiesel, yang telah mendapat margin tetap, mungkin US$100. Sedangkan Pertamina membayar dengan harga yang sama untuk biodiesel yang dipakai untuk bahan bakar diesel performa tinggi.
Mengacu pada kondisi yang disebut di atas, kata Fry, maka kemungkinan besar Indonesia akan menolak upaya harmonisasi BK CPO oleh Malaysia. (NEDELYA RAMADHANI/m)
