BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sistem standar produk minyak sawit berkelanjutan, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), sebaiknya juga menyasar sistem rantai pasok atau supply chain secara menyeluruh.
"Saat ini, ISPO masih diberlakukan hingga tahap minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan belum sampai ke produk minyak goreng. Hal ini berbeda dengan sistem standar oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)," kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang, kepada pers di Jakarta, akhir pekan lalu.
Masuknya ISPO ke sistem rantai pasok, menurut Togar, untuk mengantisipasi tren pasar. Saat ini, negara-negara Uni Eropa sedang diarahkan agar meratifikasi Deklarasi Amsterdam.
"Berdasarkan deklarasi itu, mulai 2020, Uni Eropa hanya akan menerima minyak sawit dan produk turunannya yang sudah tersertifikasi berkelanjutan atau certified sustainable palm oil (CSPO) 100%. Artinya, supply chain penting, salah satu sertifikat sustainable adalah ISPO," papar dia.
Togar menambahkan, usulan meratifikasi Deklarasi Amsterdam akan dibahas kembali dalam rapat komisi Uni Eropa. Rapat yang rencananya digelar April 2017 oleh Komisi Uni Eropa itu akan melakukan pengambilan suara (voting).
"Kita melobi supaya ISPO diterima dan masuk dalam skema," ujar Togar. (NEDELYA RAMADHANI/m)
