BORNEONEWS, Sampit - Banyaknya program pemerintah pusat tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Ini membuktikan masih lemahnya lobi sejumlah kepala instansi pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
"Kita jauh tertinggal padahal bantuan semua sektor itu ada tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal, banyak penyebabnya saya melihat," kata anggota Komisi IV DPRD Kotim, M Shaleh, Selasa (21/3/2017).
Salah satunya, imbuh Shaleh, saat diminta data oleh pemerintah pusat sering kali diabaikan. Tidak disiplinnya pegawai memberikan laporan kepada pemerintah provinsi dan pusat padahal itu semua menurut Shaleh peluang yang diberikan pusat untuk melihat secara spesifik kondisi daerah namun itu tidak diperhatikan benar-benar selama ini.
"Mengapa daerah lain PAD kecil tapi pembangunan jauh lebih baik karena mereka punya lobi pusat yang baik," ujarnya.
Pemerintah pusat selama ini sudah beri peluang, namun yang terlihat memanfaatkannya selama ini hanya dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saja. Sementara instansi lain masih dinilai kurang.
"Apalagi Dinas Pendidikan lemah sekali lobi pusatnya, hanya mengandalkan APBD saja," ujar Shaleh.
Saat ini, menurut Shaleh, tinggal menunggu keberanian dari Gubernur maka seluruh daerah termasuk Kotim yang sebagian besar kawasannya perkebunan kelapa sawit meminta agar hasilnya bisa terpayungi di dalam UU agar keberadaan perkebunan bisa memberikan hasil kepada daerah.
"Seperti halnya tambang jelas pengembaliannya untuk daerah, kalau sawit tidak dapat sama sekali ini kita karena saat ini kita ingin menarik agar ada kontribusi mereka, tidak bisa karena bertentangan dengan UU," pungkas politisi PAN ini. (NACO/B-5)
