BORNEONEWS, Palangka Raya – Pengisian sejumlah jabatan kosong di jajaran kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) lingkup pemerintah provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bakal diterapkan mekanisme khusus. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menyebutkan akan ada open bidding atau seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Kepala SOPD yang kosong tersebut.
Hal ini tentu menjadi angin segar bagi sembilan pejabat eselon II Pemprov yang saat ini masih non-job. Meskipun belum tentu mereka bisa mudah melenggang meraihnya, karena bisa jadi eselon II dari daerah lain ikut ‘bertanding’ dalam tahap tersebut.
“Mulai minggu depan akan dilakukan tahapan rekrutmen secara seleksi terbuka atau Open Bidding. Jadi pengisian jabatan struktural itu akan terbuka untuk menutup yang kosong tadi,” kata Gubernur kepada Borneonews.co.id, Sabtu (25/3/2017).
Tahapan Open Bidding tersebut mencakup rekrutmen seleksi, pengembangan dan pengisian jabatan struktural secara terbuka. Kata Gubernur, akan dilakukan proses selektif karena diketahui saat Jobfit beberapa waktu lalu banyak diantara pejabat yang nilainya di bawah 80, begitupun kesesuaiannya dengan jabatan yang diampu saat ini.
Ia mengatakan, sengaja pada Jumat kemarin tidak langsung melakukan pengangkatan meski ada 10 jabatan Kepala SOPD kosong sedangkan ada 9 pejabat nonjob menunggu. “Kita harus selektif untuk menentukan siapa yang pantas atau cocok berdasarkan nilai-nilai itu. Kita harus fair sehingga pelaksanaan Visi-Misi Kalteng Berkah dapat segera dicapai,” lanjutnya.
Seperti diketahui, total masih ada sembilan pejabat eselon II yang NonJob. Mereka tidak mendapatkan jabatan baik sebelum maupun setelah pelantikan yang dilakukan Jumat (24/3/2017) di Istana Isen Mulang.
“Total masih ada sembilan pejabat yang nonjob. Sedangkan yang dilantik hari ini ada 13 pejabat eselon II,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalteng Saidina Aliansyah yang kini bergeser menjadi Kepala Inspektorat Kalteng, Kepada Borneonews.co.id saat acara pelantikan.
Sementara itu, ada beberapa satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang masih ‘kosong’ atau belum diisi dengan kepala dinas yang definitif. Ada beberapa alasan kenapa Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melakukan kebijakan tidak menutup kekosongan itu pada pelantikan kali ini.
Kata Sugianto, masih ada tahapan atau mekanisme berikutnya untuk melakukan penentuan jabatan sehingga ada pelantikan tahap berikutnya untuk mengisi yang kosong tersebut. Alasan lainnya, salah satunya adalah karena hasil Job Fit beberapa waktu lalu yang nilainya rendah sehingga pejabat yang bersangkutan tidak layak menduduki posisi sekarang. (ROZIQIN/N).
