BORNEONEWS, Palangka Raya – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda, Ateng Aryono mengaku terkagum-kagum dengan Kota PalangkaRaya. Namun, ia juga prihatin karena angkutan kota (angkot) yang keberadaannya terus menyusut di ibu kota Kalimantan Tengah itu.
“Yang awalnya terdata 500 unit lebih, sekarang tersisa separoh saja angkot-angkot yang hidup di jalanan. Ini tentu keprihatinan. Ini juga menjadi gejala nasional akibat kepemilikan motor (roda dua). Sebab angkutan umum jadi terasa lebih mahal ketimbang membawa motor sendiri saat bepergian. Apalagi kredit motor yang hanya Rp300 ribu sudah bisa bawa pulang,” kata dia di arena Musda V Organda Kalteng, Sabtu (25/3/2017).
Meski begitu, ia mengatakan bersyukur banyak kendaraan yang terdata, tetapi tidak menimbulkan macet seperti di kota-kota di Jawa dan Sumatera. Di kota besar, tidak ada beda antara transportasi umum dengan transportasi pribadi, sama-sama dirundung macet.
Terkait masalah sepeda motor roda dua yang kini banyak menjadi angkutan umum, seperti ojek, ia mengatakan itu menjadi kompetitor, tantangan bagi Organda.
“Mulai April 2017 diberlakukan seluruh angkutan dalam trayek menggunakan pelat kuning. Angkutan sewa khusus sudah disediakan dalam undang-undang untuk mengatur mobil pribadi digunakan untuk mengangkut penumpang/taksi,” jelasnya.
Ia pun meminta Organda Kalteng harus berhubungan erat dengan stakeholder terutama Dinas Perhubungan (Dishub). Terutama terkait aturan agar semua awak kendaran harus didik dulu semisal pelatihan keselamatan kerja dan sebagainya.
"Ada kenyataan ketika bicara awak kendaraan, baik darat laut udara, semua harus dididik dulu atau training. Pemerintah daerah yang harus alokasi untuk pelatihannya. Kedua, sekarang sopir pun sudah harus ada sertifikasi. Dengan sertifikasi maka otomatis upaya mengatasi training tadi,” pungkasnya. (ROZIQIN/B-10)
