BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) selama ini dinilai keliru dalam mengangkat tenaga honor atau kontrak di satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).
Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli mengatakan, keberadaan tenaga honor di setiap SOPD dinilai tidak efektif dan hanya membuat anggaran boros.
Saat ini, imbuh dia, yang banyak dibutuhkan adalah tenaga pendidik. Karena masih sangat kekurangan dan lebih banyak dibutuhkan terutama untuk di pelosok.
Jika dihitung, kata Jhon, Kotim masih kekurangan guru sekitar 3.000 orang. Idealnya yang dibutuhkan sekitar 6.000 guru jika ingin standar.
“Harusnya yang banyak diterima tenaga honor dari kalangan pendidik, seperti guru SD itu ada enam kelas minimal satu kelas ada satu guru kelas, di luar guru agama dan olahraga, artinya efektif satu sekolah itu delapan guru,” kata Jhon, di DPRD Kotim, Kamis (30/3/2017).
Namun, yang terjadi selama ini kebanyakan setiap sekolah hanya ada rata-rata empat hingga lima guru saja. Sehingga sangat kekurangan sekali.
Makanya Jhon berharap ke depan pemerintah daerah bisa mengedepankan tenaga pendidik untuk perekrutan tenaga honor guna memenuhi kebutuhan di tiap sekolah.
Dikatakan Jhon, tenaga pendidik di Kotim ada tiga kategori, yakni PNS, honor daerah yang digaji melalui dana APBD, dan guru honor yang gajinya dianggarkan oleh komite sekolah.
"Namun untuk komite gaji yang diberikan tidak mengacu pada UMK. Sebulan paling digaji Rp800 ribu saja kalau dari komite, nah ini saya rasa jangan lagi kebanyakan angkat tenaga di instansi, lebih banyak angkat tenaga pendidik,” pungkas Politisi PDI Perjuangan ini. (NACO/B-5)
