BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Jhon Krisli beberapa kali mengingatkan kepala desa untuk hati-hati dalam menggunakan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD), namun nampaknya masih ada kades yang dilaporkan oleh warganya atas penggunaan dana itu.
"Laporan seperti ini yang kita khawatirkan dari dulu, karena penggunaan DD maupun ADD rawan terjadi penyimpangan," kata Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli usai menerima surat tembusan laporan warga Desa Cempaka Putih, Kecamatan Tualan Hulu, di DPRD Kotim, Senin (3/4/2017).
Meski demikian Jhon mengapresiasi atas laporan itu, karena menurut dia ada pengawasan dari masyarakat secara langsung. Ia berharap apa yang dilakukan warga Cempaka Putih bisa menjadi contoh untuk desa lain.
"Agar penggunaan ADD dan DD ini memang benar-benar digunakan dengn baik, bebas dari penyelewengan," ucap Jhon.
Makanya pada Pilkades serentak di 81 desa pada tahun ini banyak yang mencalonkan diri tidak dipungkiri karena tergiur dengn besarnya dana untuk desa. "Padahal kita sangat berharap dana itu digunakan untuk percepatan pembangunan desa," tukas Politisi PDI Perjuangan inj.
Sejak awal ADD dan DD digelontorkan Jhon sudah beberapa kali mengingatkan kades untuk berhati-hati dalam menggunakannya, mengingat setiap tahun dan itu mencapi miliaran rupiah, ia tidak ingin dana itu diselewengkan dan dimanfaatkan oleh oknum aparat desa yang pada akhirnya akan bermasalah secar hukum.
Senin sejumlah warga Desa Cempaka Putih melaporkan kadesnya atas penggunaan ADD dan DD 2016 ke Kejaksaan Negeri Kotim, mereka mengidikasikan ada penggunan yng tidak wajar, untuk membuktikan itu laporan itu mereka sampaikan ke penegak hukum. (NACO/B-5)
