BORNEONEWS, Palangka Raya - Keinginan Presiden RI Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota, sudah sangat serius. Badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas) diminta melakukan kajian mendalam berbagai sisi terutama skema anggaran ‘termurah’ ketika terjadi pemindahan, menjadi bukti pemindahan bukan sekedar wacana yang di Palangka Raya menguat sekitar 2010 lalu.
“Apresiasinya (presiden) sangat serius, bahkan Presiden sudah menugaskan beberapa menteri untuk melakukan persiapan. Jadi jajaran Pusat sangat serius. Kalau dari kami, melakukan kajian bagiamana strateginya agar ketika diputuskan melakukan pemindahan, tidak akan memberatkan APBN,” kata Kepala Bappenas/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang P.S Brodjonegoro, Kamis (7/4/2017).
Strategi itu, jelas Bambang lebih lanjut, adalah diupayakan melalui skema-skema pembiayaan inovatif, agar ibu kota yang baru nantinya bisa mandiri tanpa menggangu APBN yang saat ini masih tetap diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas (di luar pemindahan).
“Berapa lama ‘standable-nya (kajian dan perumusan strategi) tidak mungkin selesai dalam 1-2 tahun. Jadi jangka menengah panjang. Yang penting pergerakan kesana sudah terlihat,” katanya.
Bambang pun mengungkapkan ketidakidealannya posisi Jakarta sebagai Ibu kota negara maupun Ibu kota Pemerintahan. Selain alasan saat ini sudah ‘crowded’ juga karena alasan historis, di mana Jakarta adalah kota bentukan, warisan atau peninggalan Belanda. (ROZIQIN/B-5)
