BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengelolaan pendidikan menengah (dikmen) jenjang SMA/SMK di Kalimantan Tengah kini resmi menjadi wewenang pemerintah provinsi. Hal itu ditandai dengan serah terima personil, sarana-prasarana dan dokumen (P2D) dari bupati/wali kota kepada Gubernur Sugianto Sabran.
Penandatanganan berita acara serah terima P2D bidang pendidikan dilakukan oleh Gubernur Sugianto Sabran bersama dengan para bupati/wali kota se-Kalimantan Tengah, Jumat (7/10) lalu, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Kepala Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan (PSNP), Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Qomari, mengatakan pengalihan itu bukan hambatan, namun untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan berdaya saing.
“Untuk mewujudkan berbagai program pendidikan yang berdaya saing, kami sudah memiliki berbagai program, seperti meningkatkan kemampuan tenaga pengajar di setiap kabupaten/kota,” ujar Qomari, di Palangka Raya.
Qomari menegaskan, sudah menjadi komitmen pihaknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bumi Tambun Bungai itu, meski tantangannya semakin berat sejalan dengan pengalihan dikmen kepada pemerintah provinsi. Pihaknya sangat optimistis bisa meningkatkan kualitas pendidikan.
Menurut dia, pihaknya sudah menjadwalkan pertemuan kembali dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota, sekolah, dan pihak terkait lainnya. Pertemuan dimaksud untuk meningkatkan komitmen sekolah dalam menjalankan program yang dibuat.
Di lain pihak, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Felix Bertho, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mematangkan implementasi pengalihan kewenangan pengelolaan dikmen, termasuk mengenai layanan pendidikan di daerah serta peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
“Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kegiatan belajar mengajar, maka mutlak diperlukan dukungan dan koordinasi dari pemerintah daerah setempat,” bebernya.
Felix mengatakan, berbagai peningkatan sarana pendidikan, khususnya pendidikan dasar, membutuhkan dukungan dan perhatian semua pihak. Selain koordinasi dari pemerintah daerah, sangat diharapkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Peningkatan kualitas guru tak luput dari perhatian kami,” tandasnya. (wdr/P2)
