BORNEONEWS, Sampit - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim berencana mengusulkan anggaran untuk tiap kelurahan sebesar Rp500 juta.
Sebab, dana di kelurahan terbilang cukup kecil. Tidak seperti di pemerintah desa yang mendapatkan alokasi dana desa dari APBD dan dana desa dari pemerintah pusat, yang nilainya setiap tahun mencapai miliaran rupiah.
Melalui dana itu, Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, berharap bisa membantu kegiatan di kelurahan. Hal ini juga menindaklanjuti keluhan sejumlah pejabat kelurahan pada reses DPRD beberapa waktu lalu.
“Dengan bantuan anggaran itu pihak kelurahan bisa melaksanakan pembangunan dengan baik,” kata Jhon, di Sampit, Sabtu (15/4/2017).
Meski demikian, menurut Jhon, meski selama ini anggaran untuk kelurahan tidak sebesar desa, akan tetapi pembangunan tetap berjalan dengan baik. Karena diakomodasi langsung pemerintah daerah.
“Begitu juga untuk di pemerintahan desa, harus sadar kalau sudah ada dana desa, jangan lagi meminta kepada pemerintah daerah untuk pembangunan desa. Ini masih terjadi, alasannya pemerintaha tidak memperhatikan. Nah ini yang salah," tegas Jhon.
Harusnya aparat desa sadar, karena alokasi dana desa yang digelontorkan kepada mereka diambil dari 10 persen dana alokasi umum.
”Artinya pemerintah daerah sudah memberi bantuan kepada mereka, ini yang harus diketahui bersama, lain hal untuk pembangunan yang menghubungkan antar desa. Kalau untuk lingkup desa itu bagiannya anggaran desa,” pungkas Jhon.(NACO/B-11)
