BORNEONEWS, Palangka Raya - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kuota sebanyak 100 SMA/SMK/sederajat sebagai pelaksana Ujian Nasional Berbasis Komputer 2017 kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun tidak semua sekolah di daerah itu memiliki fasilitas yang lengkap.
Sebab, sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis kompetensi (UNBK) memiliki sedikitnya 20 unit komputer dan satu unit server. Dan berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, kesiapan sekolah penyelenggara UNBK relatif belum memadai, terutama dari sisi sarana dan prasarana.
“Dari hasil penyisiran yang dilakukan tim masih banyak sekolah yang belum siap melaksanakan UNBK lantaran kekurangan fasilitas,” kata Kepala Bidang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Suladeri, kemarin, di Palangka Raya.
Agar sekolah yang ditunjuk tetap bisa menyelenggarakan UNBK, meski kekurangan fasilitas penunjang, maka Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pun membuat kebijakan membolehkan siswa membawa laptop pribadinya.
“Jika sekolah mampu mengadakan laptop bagi siswa-siswinya, itu lebih bagus. Namun jika tidak, maka siswa boleh membawa laptop pribadinya,” kata Suladeri.
Di lain pihak, Kepala Bidang SMA pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Hamka, mengharapkan, pelaksana UNBK tahun 2017 di daerah setempat bisa berjalan dengan sesuai target Kemendikbud.
Menurut Hamka, pihaknya masih memperhitungkan pelaksanaan UNBK sesuai target pemerintah, karena masih banyak kendala yang disebabkan kebijakan pemerintah yang baru menetapkan pelaksanaan UNBK hanya satu gelombang.
Padahal, pada awalnya pemerintah memberikan kebijakan akan melaksanakan UNBK dalam dua gelombang. Jika dua gelombang, pihaknya menargetkan sekolah pelaksana UNBK di atas 50 persen.
Saat ini, kata dia, sekolah-sekolah yang menjadi pelaksana UNBK sedang melakukan sosialisasi kepada siswa maupun orang tua/wali siswa. Sosialisasi bertujuan agar para orang tua/wali siswa bisa memberikan dukungan kepada anak-anaknya dalam mengikuti UNBK sesuai ketentuan yang ada.
Selain itu, pihaknya juga meminta partisipasi orang tua/wali siswa untuk mengizinkan yang akan ikut UNBK meminjam komputer atau laptop bagi sekolah yang kekurangan fasilitas.
“Sedangkan server dan peralatan lainnya, sejumlah sekolah sudah siap. Namun sekolah masih banyak yang menyatakan belum siap karena kekurangan komputer pendukung,” beber Hamka.
Hamka mengimbau, pemerintah daerah, sesuai kewenangannya agar dapat membantu pemenuhan kelengkapan komputer bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki komputer, terutama yang berlokasi jauh dari sekolah pelaksana UNBK.
Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan menyediakan listrik yang memadai untuk mendukung sekolah pelaksana UNBK.
Dalam kesempatan itu, Hamka juga memastikan bahwa UN berbasis kertas dan pensil tetap akan dilaksanakan oleh sekolah yang tak memiliki komputer dan jauh dari sekolah pelaksana UNBK.
“Pelaksanaan UN manual hanya pada sekolah yang benar-benar kurang dari segi fasilitas UNBK,” tandasnya. (DEWI KENCANA WATY)
