BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah tengah menyusun strategi untuk menghadapi tudingan miring oleh Uni Eropa terhadap industri sawit nasional hingga disahkannya resolusi tentang sawit oleh Parlemen Eropa.
"Kami sedang menyiapkan strategi terhadap resolusi sawit yang digulirkan oleh Parlemen Uni Eropa. Selama ini, industri sawit nasional memiliki daya saing yang tinggi," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Harjanto, di Jakarta, Senin (17/4/2017).
Sedangkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Sugiyono Madelan, menyarankan pemerintah segera melakukan sosialisasi untuk mematahkan tuduhan terhadap perkebunan sawit Indonesia.
"Saya kira keputusan resolusi sawit tidak bisa ditarik. Yang perlu dilakukan meluruskan tudingan-tudingan miring terhadap sawit Indonesia," papar dia.
Sugiyono menilai, persaingan antara minyak sawit dan nabati sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, produsen sawit kalah gencar di dalam melakukan promosi dan menghalau isu negatif.
"Jika pemerintah ingin melawan keputusan Uni Eropa, cara lebih baik yakni dengan memperkarakannya dengan mengajukan gugatan ke lembaga perdagangan internasional," ujar Sugiyono.
Parlemen Uni Eropa belum lama ini mengesahkan resolusi sawit. Isi resolusi itu berisikan catatan buruk tentang produksi sawit, di antaranya menyebutkan produk sawit dari Asia terkait dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penghilangan hak masyarakat adat, dan perusakan lingkungan.
Dalam resolusi tersebut juga terdapat rekomendasi perlunya investasi dari komoditas sawit ke minyak biji matahari dan minyak rapeseed.
