BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Bidang SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Suladeri, menilai penataan guru SMK di daerah tersebut mendesak dilakukan. Jika tidak, dikhawatirkan akan mempengaruhi mutu pendidikan.
Menurut Suladeri, faktanya bahwa pemerataan guru masih belum sesuai harapan. Sekolah yang ada di pedalaman mengalami krisis guru. Guru potensial sangat minim dan tidak sebanding dengan jumlah sekolah dan siswa yang ada. Jika tak segera mendapat perhatian, dikhawatirkan mengurangi kualitas lembaga pendidikan tersebut.
“Program penataan guru menjadi prioritas kami,” katanya, kemarin, di Palangka Raya.
Suladeri menjelaskan, program penataan guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa tanggung jawab pengelolaan pendidikan dibagi berdasarkan level pemerintahan.
Perguruan tinggi menjadi ranah pemerintah pusat, sedangkan SMA/sederajat menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sementara pendidikan sembilan tahun hingga pendidikan dasar dan PAUD merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Sejalan dengan itu, krisis guru SMK akan diurus dengan penataan guru yang ada. Tujuannya untuk meratakan mutu pendidikan hingga ke pelosok, menghindari kepentingan lokal, lebih sistematis, efisien dan sesuai dengan lingkungan pendidikannya.
Menyikapi kekurangan guru kejuruan tersebut, menurut Suladeri, pihaknya juga telah memberi alternatif dengan membuat program manajemen berbasis sekolah (MBS). Beberapa sekolah telah melakukan rekrutmen guru honorer yang didanai secara swadaya oleh sekolah bersangkutan. (DEWI KENCANA WATY)
