BORNEONEWS, Palangka Raya - Sejumlah sekolah di Kota Palangka Raya menyayangkan dan membantah, adanya tudingan kepada sekolah jenjang SMA yang melakukan penahanan kartu ujian nasional (UN) siswa, karena siswa tidak melunasi iuran komite. Hal ini dinilai sebagai fitnah yang melukai lembaga pendidikan, dan menjadi berita hoax yang liar.
Seperti yang dikatakan oleh kepala SMAN 1 Palangka Raya, Badah Sari, Sabtu (8/4) mengatakan, bahwa berita tersebut adalah hoax yang sengaja beredar. Seperti untuk sekolah ini, untuk kartu ujian yang harus dipegang siswa sebagai syarat mengikuti ujian, telah dibagi sejak pelaksanaan ujian sekolah (US) pada bulan Maret lalu.
“ Untuk SMAN 1 hanya menerapkan satu kartu untuk pelaksanaan ujian, kartu tersebut digunakan dalam sejumlah rangkaian ujian bagi 420 siswa kelas XII, mulai dari US, USBN hingga pelaksanaan UN,” jelas dia.
Badah juga mengatakan, kartu tersebut telah lama dibagi kepada siswa, dan buktinya tidak ada siswa sekolah ini yang tidak mengikuti ujian sekolah (US). Sehingga bila ada berita yang beredar, sekolah melakukan penahanan kartu ujian tersebut, hal itu tentu saja tidak benar.
Ia juga mengatakan, pelaksanaan UN yang kan digelar hari Senin tanggal 10 April ini, namun pada hari Jum’at tanggal 7 April sekolah telah melakukan persiapan ujian termasuk melakukan pembagian kartu ujian kembali hingga persiapan ruangan.
Sehingga, bila ada pihak yang mau mempermasalahkan dari oknum yang mengedarkan kabar tersebut, adalah ditemukan pada saat UN tanggal 10 mendatang ada siswa tidak mengikuti UN karena tidak mendapat kartu.
Selain itu, pihaknya juga mengakui, masalah pungutan komite memang masih ada dari kalangan siswa yang masih menunggak, tapi siswa tetap bisa mengikuti UN. Namun sekolah tetap memberi peluang agar siswa yang mampu bisa melunasi UN hingga kelulusan nanti, hal ini dilakukan pengecualian bagi siswa yang kurang mampu.
“ Dalam hal ini sekolah tetap memberi tenggang waktu pelunasan iuran komite hingga selesainya UN, asalkan ada komite dari siswa tersebut. Hal ini juga dilakukan setiap tahunnya, sehingga sekolah heran bila masalah iuran komite masih dipermasalahkan lagi,” kata dia.
Masalah pelunasan iuran komite bukan barang baru, dan tidak ada siswa yang tidak mengikuti UN karena tidak melunasi iuran tersebut. Adapun untuk SMAN 1 iuran komite perbulannya sebesar Rp. 190.000, dan sekolah tidak memastikan kapan boleh melakukan pelumasan, asal sebelum ijazah keluar siswa bisa menyelesaikan kewajibannya.
Sementara hal senada juga disampaikan oleh kepala SMAN 5 Palangka Raya, Arbusin mengatakan, untuk sekolahnya penyerahan kartu ujian telah dimulai dari ujian sekolah (US) berbasis komputer, siswa telah menerima kartu, selanjutnya untuk USBN berbasis komputer sekolah kembali mengeluarkan kartu ujian, dan pada UNBK semua siswa telah menerima kartu ujian, dan tidak ada satu siswa pun tidak menerima kartu ujian.
Ia juga mengatakan, bila ada siswa yang belum menerima kartu ujian, itu karena ada siswa yang masih pulang kampung karena akan melengkapi berkas penerimaan program pendidikan kedinasan seperti mendaftar Kepolisian, ataupun syarat perguruan tinggi.
Arbusin mengatakan, sekolah yang boarding school (asrama) jumlah siswa SMAN 5 mulai dari kelas X, XI, dan XII sebanyak 435 orang, dan UNBK akan diikuti sebanyak 108 siswa. Dengan uang iuran komite sebesar RP. 250.000 perbulan.
Untuk pembagian kartu ujian UNBK telah dimulai tanggal 6 April lalu, dan semua siswa telah mendapatkan kartu ujian, hanya ada 6 orang yang belum mengambil kartu pulang kampung, dan pada tanggal 7 semua siswa telah menerima.
Selain itu untuk iuran komite, masih banyak siswa yang menunggak, namun sekolah tidak pernah diancam atau tidak mendapat kartu ujian, namun sekolah menyarankan agar iuran komite sekolah yang hanya dipungut untuk 11 bulan bisa dilunasi sebelum kelulusan.
PLt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Gazali Rahman mengatakan, pihaknya sudah mendengar isu yang beredar tersebut, dan hal ini juga sudah ditanggapi oleh Irjen, Dirjen Kemendikbud yang ada di Palangka Raya, dan dilakukan pengecekan di sekolah di Palangka Raya tidak ada yang tidak mendapat kartu ujian nasional.
Gazali juga mengatakan, pada hari tanggal 8 April pagi, kami juga melakukan pengecekan kepada sekolah SMAN 1,2, 3, 4 dan 5.Dan semua sekolah telah membagikan kartu ujian, bahkan sebelum USBN lalu.
Sehingga logikanya, apabila siswa tidak mengikuti USBN tentunya tidak bisa juga mengikuti UN, namun kartu ujian telah diberikan bahkan sebelum pelaksanaan USBN. Sehingga kami mengharapkan masyarakat bisa menilai sendiri berita yang beredar bila tidak sesuai dengan fakta dilapangan, karena semua peserta didik telah mendapatkan kartu peserta UN.
Selian itu, untuk kesiapan pelaksanaan UN H-1 UN tahun 2017 di Provinsi Kalteng, untuk petugas yang telah ditentukan oleh Disdik Kalteng pada tanggal 9 April telah berangkat untuk melakukan pemantauan pelaksanaan UN. Tim yang telah dibentuk tersebut terdiri dari inspektor jenderal Kemendikbud, BPKP, BSNP pusat, LPMP Kalteng, dan Disdik Kalteng.
Gazali juga mengatakan, Disdik juga telah menempatkan proktor dan operator di setiap sekolah, termasuk teknisi, dan kerjasama dengan pihak PLN agar tidak terjadi pemadaman saat ujian, hingga kerjasama dengan Telkom untuk mengawasi ujian.
“ Kerjasama dengan sejumlah pihak tersebut terus berlanjut mulai dari UN jenjang SMK, SMA hingga SMP di Provinsi Kalteng. Sehingga diharapkan pada UN tahun ini bisa lulusdengan nilai yang sempurna, dan siswa jangan terganggu dengan isu-isu yang tidak benar dan merugikan penyelenggaraan UN,” pungkas dia. (DEWI KENCANA WATY)
