BORNEONEWS, Jakarta – Penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) 2018 bakal ditekankan pada 10 prioritas nasional. Penekanan ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat Musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) 2017 di Ruang Rapat Birawa Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017).
Ia mengatakan, tema pembangunan 2018 menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada, baik antara individu maupun antara wilayah.
“RKP 2018 menekankan pada sepuluh prioritas nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan,” terang menteri Bambang.
Untuk mendukung pencapaian sepuluh prioritas nasional tersebut, lanjut dia, dilakukan pengarusutamaan (mainstreaming) revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, serta pemerataan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kesepuluh prioritas nasional itu selanjutnya direalisasikan menjadi 30 program prioritas, yaitu Pendidikan Vokasi, Peningkatan Kualitas Guru, Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), Penyediaan Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi, Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata, Pengembangan 3 KI, dan Pengembangan 5 KEK.
Kemudian Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi, EBT dan Konservasi Energi, Pemenuhan Kebutuhan Energi, Peningkatan Produksi Pangan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi), Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi, Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi.
Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika, Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Pembangunan Perdesaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Reforma Agraria, Percepatan Pembangunan Papua, Penguatan Pertahanan, Stabilitas Politik dan Keamanan, Kepastian Hukum, dan Reformasi Birokrasi.
“Selain 30 program prioritas tersebut, pada 2018 juga terdapat prioritas khusus, yaitu Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018,” tutupnya. (ROZIQIN/m)
Ia mengatakan, tema pembangunan 2018 menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi serta sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada, baik antara individu maupun antara wilayah.
“RKP 2018 menekankan pada sepuluh prioritas nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, kemaritiman, pembangunan wilayah, serta politik, hukum, pertahanan, dan keamanan,” terang menteri Bambang.
Untuk mendukung pencapaian sepuluh prioritas nasional tersebut, lanjut dia, dilakukan pengarusutamaan (mainstreaming) revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, serta pemerataan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kesepuluh prioritas nasional itu selanjutnya direalisasikan menjadi 30 program prioritas, yaitu Pendidikan Vokasi, Peningkatan Kualitas Guru, Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), Penyediaan Perumahan Layak, Air Bersih dan Sanitasi, Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata, Pengembangan 3 KI, dan Pengembangan 5 KEK.
Kemudian Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi, EBT dan Konservasi Energi, Pemenuhan Kebutuhan Energi, Peningkatan Produksi Pangan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi), Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi, Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi.
Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika, Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Pembangunan Perdesaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Reforma Agraria, Percepatan Pembangunan Papua, Penguatan Pertahanan, Stabilitas Politik dan Keamanan, Kepastian Hukum, dan Reformasi Birokrasi.
“Selain 30 program prioritas tersebut, pada 2018 juga terdapat prioritas khusus, yaitu Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018,” tutupnya. (ROZIQIN/m)
