BORNEONEWS, Nanga Bulik - Legislator Kabupaten Lamandau dalam setiap pembahasan dan penyusunan anggaran, terus mendorong pemerintah setempat untuk menambah sarana-prasarana dan fisilitas pendidikan. Selain itu, berharap pada pelaksanaan ujian nasional, sekolah jangan dipaksa untuk menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Terkait dengan penambahan fasilitas pendidikan, menurut wakil rakyat, hal itu demi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan yang juga dapat meningkatkan akredasi sekolah.

Anggota DRPD Lamandau dari Komisi I Effrata, mengatakan, masalah sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan tidak seutuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi, juga harus ada partisipasi dari masyarakat atau orangtua murid yang sifatnya bukan paksaan.

"Kabupaten Lamandau merupakan miniaturnya dengan jumlah penduduk selalu bertambah, dan sudah barang tentu jumlah sekolahnya juga. Sehingga, masih sangat kesulitan bagi pemerintah dalam pemerataan mutu pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang berada di pedesaan atau di daerah terpencil," kata Effrata, Jumat (7/4/2017).

Dalam menghadapi pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2017 ini, pihak Dikbud setempat jangan memaksakan sekolah menerapkan UNBK.

“Apalagi penerapan UNBK memberatkan para orangtua murid dengan cara meminta sumbangan,” ujar Effrata.

Ia tetap mendukung pihak Dikbud untuk meningkatkan jumlah sekolah menerapkan UNBK, tapi jangan ada paksaan terutama bagi sekolah negeri maupun swasta yang terletak di daerah terpencil, karena masih kurang sarana-prasarana dan fasilitasnya.

Dia mengakui, bahwa kemajuan teknologi tidak dapat dihindari, tapi saat ini penerapan UNBK secara menyeluruh dan merata sampai ke pelosok-pelosok. Mungkin, baru bisa tiga sampai 10 tahun mendatang.

"Jangan paksakan sekolah harus menggunakan UNBK, karena di desa atau pelosok serba kekurangan. Walaupun ada komputer, tapi jumlahnya baru sebatas keperluan sekolah atau guru. Bahkan ada sekolah yang sama sekali belum memiliki perangkat komputer," ungkapnya.

Ia berharap, pemerintah kabupaten berupaya mensubsidi untuk membelikan komputer bagi sekolah di daerah masing-masing.

“Jangan hanya menerima bantuan dari provinsi atau pusat saja, pemkab juga membantu fasilitas sekolah,” tandasnya.(HERIYADI)