BORNEONEWS, Nanga Bulik - Pemerintah Kabupaten Lamandau mengajak peserta musda pembentukan pengurus Persatuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) untuk selalu mengutamakan semangat toleransi serta saling keterbukaan.

Hal itu dikatakan Sekda setempat Arifin LP Umbing usai membuka kegiatan musyawarah daerah Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia di aula Bappeda setempat, Sabtu (8/4/2017).

Sekda menambahkan, negeri ini butuh toleransi yang kuat dan cerdas. Toleransi yang harus dibangun adalah berkompetisi untuk berbuat kebaikan dan saling menghormati atas ajaran agama masing-masing. Untuk itu dibutuhkan kecerdasan sebagai modal dasar dalam hidup berdampingan secara damai.

"Pemkab akan membuat kebijakan berdasarkan persamaan hak sebagai warga negara. Kita diciptakan berbeda agar semakin dapat mencurahkan kasih sayang. Perbedaan sungguh indah, jika dipahami dengan cerdas. Untuk itu mari kita pertahankan perbedaan itu dalam semangat toleransi dan saling keterbukaan," ungkapnya.

Selain itu, ujar Sekda, pemerintah daerah bersama unsur legislatif tetap mendukung kegiatan ini. Karena dalam pelaksanaanya pemkab tidak hanya terfokus pada bidang fisik saja, namun mencakup pembangunan di bidang mental spiritual masyarakat yang salah satunya pembinaan organisasi sosial dan keagamaan.

"Gereja dan lembaga injili yang akan dibentuk patut dibina sebagai satu kekuatan untuk menciptakan umat beriman. Khususnya dalam mendukung penyelenggaraan roda pemerintah dan pembangunan khususnya di daerah ini," tuturnya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah adalah pelayan untuk masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Serta tanpa membedakan denominasi gereja, karena tempat ibadah juga sebagai pelayan Tuhan untuk umatnya.

Arifin meminta, agar persekutuan gereja untuk selalu mendekat, supaya hubungan antara pemerintah daerah dan umat Kristen tidak semakin jauh. Bukti pemerintahan juga ada dalam kehidupan gereja adalah dengan kehadiran dalam kegiatan.

Ia berharap, dalam kegiatan musda mampu menguatkan persekutuan, dan tidak hanya terhenti pada lembaran kertas resume semata.

Namun ambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan.

"Dan bukan saatnya lagi untuk memperdebatkan penafsiran atau memberikan kritik tanpa solusi," tandasnya. (HERIYADI)