BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pelaksana Tugas (Plt) Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Hermon F Lion berharap penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satpol-PP dan Damkar dikaji kembali.

Hal itu disampaikan Hermon di hadapan Anggota DPR RI Rahmat Nasution Hamka saat menggelar pertemuan dalam rangka reses di Aula Pemkab Kobar, Selasa (2/5/2017).

Hermon menyebut, dengan penggabungan Damkar dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke Satpol-PP menyulitkan pihaknya melakukan koordinasi vertikal. "Di tingkat Provinsi, Damkar masih gabung dengan BPBD, karena di tingkat Kabupaten sudah dipisah, koordinasi akan lebih ribet," ucap Hermon.

Pasalnya, lanjut dia, Damkar dan Satpol-PP sudah menjadi satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan nantinya memiliki Kepala Dinas sendiri, otomatis akan menyulitkan koordinasi kebencanaan, terutama soal logistik dan berbagai kebutuhan lain. Hal ini berbeda ketika Damkar masih berada di bawah BPBD. "Kalau dulu lebih simpel, BPBD Kabupaten koordinasi dengan BPBD Provinsi, kedepan kondisinya pasti berbeda," sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Hermon berharap DPR RI bisa membawa persoalan ini ke pemerintah pusat, "Saya rasa perlu dikaji kembali, karena Damkar lebih dekat dengan persoalan kebencanaan dan lebih tepat tetap di bawah BPBD," pungkasnya.(FAHRUDDIN FITRIYA/B-8)