BORNEONEWS, Palangka Raya – Terkait rencana penambahan dua titik pos pengawasan pendapatan asli daerah (PAD), Pemprov Kalimantan Tengah bergerak cepat. Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Sahrin Daulay menuturkan, dua titik calon pos pantau itu sedang dilakukan pemetaan atau survei.

Survei dibutuhkan untuk menentukan lokasi yang tepat seperti yang dikehendaki Gubernur Sugianto Sabran. Sehingga angka kebocoran penerimaan daerah dapat ditekan, baik dari sisi pajak bahan bakar minyak (BBM), retribusi, dan kewajiban lainnya.

Sahrin mengungkap, lokasi dua pos pengawasan tambahan tersebut rencananya di Anjir, Km 18, Kabupaten Kapuas, sebagai pintu keluar-masuk jalan darat antara Kalteng dengan Kalimantan Selatan. “Besok tim akan turun untuk melakukan survei yang di pos Anjir itu. Apakah di sekitar jembatan timbang atau titik yang lain sekitar perbatasan dengan Kalsel,” sebut Sahrin kepada Borneonews, Selasa (2/5/2017).

Pos satunya lagi rencananya di Pelabuhan Bagendang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Lokasi itu sebagai arus keluar masuk barang di Sungai Mentaya. Untuk pos ini, Sahrin mengaku masih melakukan pencarian lokasi.

“Kalau yang di Sungai Mentaya, kita sedang mencari titik yang pas untuk didirikan pos pengawasan. Kita akan konsultasikan dengan beberapa pihak,” lanjutnya.

Seperti beritakan, Gubernur Kalteng membentuk Tim Pengawasan Terpadu Optimalisasi PAD pada Kamis (13/4/2017). Ada dua titik yang didirikan pon pantau yakni di Rangga Ilung, Kabupaten Barito Selatan dan di Pasar Panas, Kabupaten Barito Timur. Dengan akan bertambahnya dua titik lagi, maka Pemprov Kalteng akan memiliki empat titik pos pengawasan optimalisasi PAD. (ROZIQIN/B-3)