BORNEONEWS, Nanga Bulik - Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamandau meminta agar perusahaan besar swasta (PBS) baik yang bergerak di bidang perkebunan maupun kehutanan melengkapi sarana dan prasarana (sapras) untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (plt) Kepala BPBD Lamandau, Masdiani, saat melakukan pengecekan sarana prasarana penanggulangan karhutla di PBS, Jum'at (24/3/2017).
"Dari pantauan yang kami lakukan, sejumlah PBS juga sudah memiliki sapras penanggulangan karhutla. Seperti, pompa air portable dan mobil damkar lengkap dengan selangnya," ungkapnya.
Hanya saja, kata dia, masih ada beberapa item yang belum tersedia. Misalnya baju anti api, helm, sarung tangan, sepatu, senter, masker dan lain-lain.
Karenanya, mantan sekretaris Bakesbangpol Lamandau itu meminta seluruh PBS di kabupaten Lamandau bisa melengkapi kekurangan sapras-nya.
Ia mengatakan, penggecekan sarana prasarana di PBS memang sangat perlu dilakukan. Terlebih, menjelang datangnya musim kemarau yang diprediksi akan mulai terjadi pada bulan April mendatang.
"Tujuannya tidak lain adalah untuk mengetahui sejauh apa persiapan dari dunia usaha untuk ikut secara bersama-sama menanggulangi bencana karhutla yang biasa terjadi pada musim kemarau," bebernya.
Dia menambahkan, pengecekan sapras di PBS sudah dilakukan pihaknya selama tiga hari terakhir.
"Kami masih akan berkeliling ke PBS-PBS lain untuk melakukan pengecekan sapras-nya," tandasnya.
Sebab, menurut dia, tanggungjawab penaggulangan karhutla bukan semata-mata berada di tangan pemerintah.
"Dunia usaha baik yang bergerak di bidang perkebunan maupun kehutanan juga harus siap menanggulangi bencana karhutla yang biasa terjadi pada saat musim kemarau," tukasnya. (GANDHI NUSWANTARA))
