BORNEONEWS, Palangka Raya - Krisis listrik bakal menjauh dari Kalimantan. PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjamin, sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan atau Tol Listrik akan terkoneksi pada 2019. Jaminan dierikan setelah PLN tuntas membangun pembangkit listik dengan daya sebesar 700 MW (Mega Watt).
Direktur Bisnis PLN Regional Kalimantan Joko Raharjo Abumanan, mengungkapkan kabar gembira itu ketika mendampingi kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Palangka Raya, kemarin. Turut dalam kunjangan itu antara lain, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Kurtubi, yang sebelumnya dikenal sebagai pengamat masalah energi dan migas.
Joko Raharjo menjelaskan, guna menunjang target tersebut, untuk Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uanp (PLTU) 2x60 MW di Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu, tengah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kabupaten Barito Utara, dengan daya sebesar 2x155 MW.
Dengan demikian, pada 2019, semua sistem jaringan kelistrikan dari sejumlah pembangkit di Kalteng sudah terkoneksi, termasuk pembangkit 2x100 di Gunung Mas dan 2x27,5 MW di Kotawaringin Timur. Itu berarti, di wilayah Kalteng yang masuk sistem interkoneksi, meliputi Barito Utara, Barito Selatan, Pulang Pisau, Kota Palangka Raya, Katingan dan Kotawaringin Timur.
“Sekarang yang sedang dibangun, pembangkit di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Barat, Sukamara dan Lamandau. Nantinya, diperbatasan Kalteng-Kalsel termasuk PLTMG Trisakti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan daya 100 MW yang akan mendukung sistem," ungkapnya.
Saat ini sejumlah tower listrik sudah berdiri. Misalnya di Kotawaringin Barat, Murung Raya dan yang sedang dibangun di Barito Utara. Dengan begitu, masalah defisit listrik yang termasuk dalam sistem, dipastikan sejak 1 April 2017 sudah tak terjadi pemadaman, kecuali karena kejadian alam, seperti robohnya tower akibat bencana alam dan lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Kurtubi, menambahkan, Kalteng sudah seharusnya mulai memikirkan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai energi kelistrikannya. Terlebih saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berdasarkan instruksi Presiden, sedang melakukan pembahasan dan pengkajian untuk pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalteng.
"Bila itu terjadi, yang harus dipikirkan dalam jangka waktu 10-20 tahun ke depan yaitu sistem kelistrikannya. Kalau sekarang sudah ada 700 MW, nanti kalau jadi ibu kota negara paling tidak dibutuhkan tiga kali lipatnya atau sebesar 2.100 MW. Dengan kata lain, melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Kalteng seharusnya tidak ada lagi pemadaman listrik,” ujar Kurtubi. (IKA LELUNU/PPOST/N).
