BORNEONEWS, Palangka Raya – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristyanto mengatakan, pasti ada konsekuensi dengan konstelasi politik di DPRD Kalimantan Tengah pascakembali masuknya Gubernur Sugianto Sabran ke pangkuan PDIP.
Sebelumnya, saat pemilu gubernur Kalteng pada 2016, Sugianto Sabran didukung partai koalisi melawan pasangan dari PDIP. Karenanya, tidak mengherankan selama hampir setahun memimpin Kalteng, Sugianto Sabran cukup sering mendapat serangan politik dari PDIP. Namun, ke depan serangan politik dari partai berlambang banteng moncong putih itu sepertinya tidak akan ada lagi.
“Tentu saja ini membawa implikasi politik bagaimana fraksi PDIP di DPRD Kalteng secara khusus sekarang menjadi penopang pemerintahan gubernur dan mendukung seluruh kebijakan gubernur, baik administrasi kebijakan anggaran, dan kebijakan pengawasan aparatur pemerintahan,” demikian disampaikan Hasto, Minggu (7/5/2017).
Hal itu, sambung Hasto, semata bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalteng. Konsolidasi juga dilakukan petinggi PDIP karena semua punya komitmen mempercepat pembagunan di Kalteng.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Kalteng Reinhard Atu Narang yang juga ketua DPRD Kalteng, enggan memberikan gambaran jelas terkait kesiapannya membekap Sugianto di DPRD. Ia hanya mengatakan, akan mematuhi kebijakan DPP PDIP.
“Gubernur sudah jadi kader PDIP lagi, kesingkronan DPRD dengan gubernur ke depan bagaimana? itu sudah jelas, Sekjen mengatakan kita garis lurus. Itu sudah jelas, ya garis lurus tunduk pada kebijakan partai,” singkatnya. (ROZIQIN/B-3)
