BORNEONEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran tidak setuju kalau dunia internasional hanya suka menyoroti segelintir kasus terkait lingkungan dan bidang kehutanan, lalu mengeksposenya besar-besaran, sementara perhatian serupa tidak mengalir ke sebagai respons dan tanggung jawab warga dunia.
Penilaian itu di mata Sugianto merupakan bentuk sikap picik dan tidak berimbang serta bentuk tekanan bagi Kalteng dan Indonesia pada umumnya.
Seharusnya kecaman yang dilakukan harus menelisik sejauh mana konteks lokal yang dihadapi. Sebab yang namanya dampak atau ekses pembangunan, selalu berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup.
Yang dihadapi Indonesia yang masuk negara berkembang, tentu berbeda dengan negara maju yang tingkat kesejahteraan rakyatnya sudah relatif tinggi.
Karena itu menurut Sugianto, harus ada kompensasi dan konsekuensi terkait dengan tekanan asing itu bagi warga khususnya Kalteng.
"Misalnya tidak boleh membuka hutan meski hanya untuk berladang, konsep kompensasinya apa. Tidak boleh budaya membakar hutan meski skala keci, solusinya bagaimana, belum terpecahkan. Tapi sorotan dunia begitu kerasnya ketika hutan kita terusik sedikit saja. Ingat, saya juga perlu melindungi dan mensejahterakan rakyat saya supaya enak makan dan seterusnya,” terangnya.
“Dalam konteks negara yang sedang membangun, termasuk Kalteng ini, masa kita tidak boleh membangun hanya untuk kepentingan mereka yang ingin agar Indonesia mempertahankan hutan. Peran mereka apa? sepertinya itu tekanan saja agar kita tidak leluasa mengeksplore,” lanjutnya.
Kenapa demikian? Sugianto punya cerita di balik pernyataannya ini. Dia mengungkap kenapa beberapa negara terutama negara maju suka menyoroti hutan Indonesia terutama Kalimantan dengan dalih menjaga iklim dunia dan mereduksi emisi.
Diantaranya karena sebelumnya daerah negara maju tersebut telah ‘lebih duluan’ membabat habis hutannya.
Sekarang di atas hutan yang habis terbabat dijadikan kawasan industri yang memproduksi emisi cukup tinggi. Kondisi ini tak ubahnya mencari enaknya saja dan kemudian mencari kambing hitam agar mudah mencari tekanan.
“Mereka negara maju seperti Amerika dan sekutunya termasuk eropa, dulunya adalah hutan dan mereka juga membabat habis hutannya. Begitu hutannya habis, mereka teriak-teriak yang masih hijau hutannya agar dijaga dan tidak ditebang. Ketika dunia krisis, mereka kecam negara yang menebang hutan. Ini tidak fair kecuali ada kompensasi dengan hitungan yang sehat,” tambahnya.
“Kita sediakan oksigen gratis bagi mereka, apa cuma begitu saja. Dalam kasus Orangutan misalnya, ada sedikit saja sudah sorotan bertubi. Pertanyaannya kan apa sumbangsihnya, bantu dong masyarakat sekitar agar menjaga hutan dan menjaga habitat satwanya. Bantu perhatikan manusianya, jangan hanya orangutannya,” tandasnya. (ROZIQIN/B-6)
Penilaian itu di mata Sugianto merupakan bentuk sikap picik dan tidak berimbang serta bentuk tekanan bagi Kalteng dan Indonesia pada umumnya.
Seharusnya kecaman yang dilakukan harus menelisik sejauh mana konteks lokal yang dihadapi. Sebab yang namanya dampak atau ekses pembangunan, selalu berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup.
Yang dihadapi Indonesia yang masuk negara berkembang, tentu berbeda dengan negara maju yang tingkat kesejahteraan rakyatnya sudah relatif tinggi.
Karena itu menurut Sugianto, harus ada kompensasi dan konsekuensi terkait dengan tekanan asing itu bagi warga khususnya Kalteng.
"Misalnya tidak boleh membuka hutan meski hanya untuk berladang, konsep kompensasinya apa. Tidak boleh budaya membakar hutan meski skala keci, solusinya bagaimana, belum terpecahkan. Tapi sorotan dunia begitu kerasnya ketika hutan kita terusik sedikit saja. Ingat, saya juga perlu melindungi dan mensejahterakan rakyat saya supaya enak makan dan seterusnya,” terangnya.
“Dalam konteks negara yang sedang membangun, termasuk Kalteng ini, masa kita tidak boleh membangun hanya untuk kepentingan mereka yang ingin agar Indonesia mempertahankan hutan. Peran mereka apa? sepertinya itu tekanan saja agar kita tidak leluasa mengeksplore,” lanjutnya.
Kenapa demikian? Sugianto punya cerita di balik pernyataannya ini. Dia mengungkap kenapa beberapa negara terutama negara maju suka menyoroti hutan Indonesia terutama Kalimantan dengan dalih menjaga iklim dunia dan mereduksi emisi.
Diantaranya karena sebelumnya daerah negara maju tersebut telah ‘lebih duluan’ membabat habis hutannya.
Sekarang di atas hutan yang habis terbabat dijadikan kawasan industri yang memproduksi emisi cukup tinggi. Kondisi ini tak ubahnya mencari enaknya saja dan kemudian mencari kambing hitam agar mudah mencari tekanan.
“Mereka negara maju seperti Amerika dan sekutunya termasuk eropa, dulunya adalah hutan dan mereka juga membabat habis hutannya. Begitu hutannya habis, mereka teriak-teriak yang masih hijau hutannya agar dijaga dan tidak ditebang. Ketika dunia krisis, mereka kecam negara yang menebang hutan. Ini tidak fair kecuali ada kompensasi dengan hitungan yang sehat,” tambahnya.
“Kita sediakan oksigen gratis bagi mereka, apa cuma begitu saja. Dalam kasus Orangutan misalnya, ada sedikit saja sudah sorotan bertubi. Pertanyaannya kan apa sumbangsihnya, bantu dong masyarakat sekitar agar menjaga hutan dan menjaga habitat satwanya. Bantu perhatikan manusianya, jangan hanya orangutannya,” tandasnya. (ROZIQIN/B-6)
