"Lihat mas ulah kontraktor dalam mengerjakan proyek, kok asal-asalan begitu," kata Kepala Desa Bumi Harjo, Jatmiko, Rabu (24/5/2017).
Kades Jatmiko menjelaskan, rekanan dan konsultan keliru dalam penanganan proyek tersebut. Pasalnya, pembangunan siring seharusnya dikerjakan setelah badan jalan selesai. Di lapangan, siring dibangun lebih dahulu. Hasilnya selain ambrol, siring yang masih bertahan ketinggiannya jomplang hampir satu meter dengan ketinggian badan jalan.
"Harusnya rata karena jika jomplang begini nanti gimana kalau sudah jadi permukaan jalan lebih tinggi satu meter dengan siring atau ketinggian parit," kata dia.
Rekontruksi jalan Bumi Harjo menuju pelabuhan Kalap itu dianggarkan dari APBN tahun 2017 sebesar Rp23 miliar lebih. Sementara, pembangunan itu dikerjakan oleh tiga rekanan di antaranya PT Trikaya Indocon Perkasa, PT Puri Dimensi JO, dan PT Garis Putih Sejajar.
Namun dalam proses pembangunan infrastruktur jalan itu banyak permasalahan yang justru merugikan warga sekitar. Dari mulai debu proyek yang berhamburan ke permukiman warga hingga mengancam kesehatan masyarakat, kemacetan yang mengular akibat rekayasa jalan yang tidak tepat. Kemudian beberapa pengerjaan yang kembali hancur karena kurang perhitungan dari pihak rekanan yang mengerjakan.
Warga pun menuntut rekanan bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan. "Janjinya jalan mau disiram tiga kali sehari supaya debunya tidak masuk ke rumah. Ini, seminggu sekali saja gak ada," Narsih, warga setempat. (CECEP HERDI/N).
