BORNEONEWS, Buntok - Komisi II DPRD Barito Selatan (Barsel) mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dishub), Rabu (31/5/2017) siang. Mereka mempertanyakan penggunaan Dermaga Jelapat yang saat ini beralih fungsi jadi pelabuhan crude palm oil (CPO) dan pemanfaatan jalan umum oleh truk-truk pengangkut CPO.

Ketua komisi II DPD Barsel, Ideham mengatakan, pihaknya harus jemput bola dengan mendatangi Dishub. Pasalnya saat diundang untuk rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, pihak Dishub Barsel justru enggan hadir.

"Karena ketidakhadiran mereka kita menghadap pimpinan terkait dengan tindak lanjut RDP dengan Dishub. Dan pimpinan mengeluarkan surat tugas kepada kita untuk datang langsung jemput bola ke kantor Dishub," kata Ideham kepada Borneonews, Kamis (1/6/2017).

Pihaknya mempertanyakan perizinan sekaligus kontribusi kepada daerah seiring pelabuhan Dermaga Jelapat yang saat ini jadi pelabuhan CPO. Berdasarkan investigasi DPRD ada sekitar tiga perusahaan sawit asal luar daerah melewati jalan umum mengangkut CPO ke Dermaga Jelapat.

"Kita ingin kejelasan terkait hal ini. Kita tidak mau jalan kita hancur akibat dilewati konvoi truk-truk CPO bermuatan ribuan ton tersebut dan kita juga mempertanyakan kontribusi untuk daerah," tandas dia.

Ia menegaskan, Dermaga Jelapat yang notabene sebagai aset daerah, diharapkan bisa jelas fungsinya. Artinya jangan sampai dijadikan sebagai pangkalan liar yang ujung-ujungnya masuk ke kantong oknum pribadi. (URIUTU DJAPER/B-2)