BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pusat, Harry Azhar Aziz, menekankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), harus berimbang atau sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut dia, selama ini capaian akuntabilitas dan transparansi keuangan belum mampu berimbang dengan kondisi penciptaan kemakmuran di tengah masyarakat. Harry juga menegaskan, terkait pencipataan kemakmuran di Indonesia menjadi permasalahan dan BPK RI memiliki langkah-langkah dalam dalam mengatasi masalah tersebut.

Sebab sesuai amanat UUD 1945, BPK RI bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi lebih ekonomis efisien dan efektif, sehingga keuangan negara dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Pemberian opini WTP harus berwujud pada penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” tukas Harry.

Lalu apa hubungannya dengan Kalteng? Harry berujar, dalam tiga tahun terakhir Kalteng bila dinilai dalam angka dan website BPS, beberapa indikator kesejahteraannya lebih baik bila dibandingkan dengan indikator kesejahteraan secara nasional.

Antara lain, pertumbuhan ekonomi Kalteng lebih tinggi daripada pertumbuhan tingkat nasional, yaitu Kalteng di angka 6,36% sedangkan nasional 5,01%. Kemudian tingkat kemiskinan dalam tiga tahun terakhir, Kalteng lebih rendah dari nasional. Pada 2016, angka kemiskinan di Kalteng di level 5,66%, sedangkan nasional 10,7%. Lalu tingkat pengangguran di Kalteng lebih rendah daripada nasional. Yakni Kalteng 4,45%, sedangkan nasional 5,61%.

Menurut Harry, indikator kesejahteraan rakyat di Kalteng sejalan dengan raihan opini kewajaran pelaporan LKPD. Audit atas 15 entitas pemerintah daerah di Kalteng yang terdiri 13 kabupaten, 1 kota, serta 1 pemerintah provinsi atas LKPD 2016, menghasilkan sebanyak 14 entitas mendapat WTP dan hanya satu kabupaten mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). (ROZIQIN/B-3)