BORNEO NEWS,Kuala Kapuas-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Kesehatan merupakan badan yang di amanahkan UU untuk menyelenggarakan progaram Jaminan Kesehatan Nasional dengan produk Kartu Indonesia Sehat(JKN-KIS).Maka itu Program Pemerintah Kabupaten Kapuas terkait Kartu Kapuas Sehat(KKS) merupakan program Pemkab Kapuas untuk mengkaver pembayaran uran bagi warga miskin.

Kepala Layanan Operasional BPJS Kabupaten Kapuas Sukarsi mengatakan,memang ini merupakan progaram pemerintah Puasat,namun di Kabupaten Kapaus di bikin menjadi Kartu Kapuas Sehat(KKS) dimana pembayaran uaran tersebut di tangung oleh Pemerintah Kabupaten Kapaus.

"KKS ini tidak sama dengan sistim KIS dimana ada pembayaran dengan sisitim perorangan,atau pun melalui perusahan sekitar 80 persen kalau KKS di tangung oleh Pemerintah Kapuas untuk warga miskin melalui APBD makanya di namanya KKS,"kata Kepala Layanan Operasional BPJS Kabupaten Kapuas Sukarsih kepada Borneonews, Kamis(8/6/2017).

Untuk Kabupaten Kapuas, Sukarsi menjelaskan,cakupan peserta JKN-KIS sebesar 158.031 jiwa.Hal ini menunjukan warga Kapuas baru 38,83 persen dari jumlah penduduk yang sudah terdata oleh JKN.Tentu ini masih jauh dari target,mengingat jumlah penduduk Kabupaten Kapaus kurang kebih 407.019 jiwa.

"Makanya dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan JKN-KIS khususnya segmen pesrta(penerima bnatuan uran reed),BPJS Kantor Cabang Palangaka Raya mendapat dukungan dari Pemkab Kapuas melalui peluncuran KKS,"ungkapnya.

Dia menambahkan, Kartu Kapuas Sehat merupakan program Bupati Kapuas melalui Dinas Kesehatan untuk mengintegrasi sejumlah masyatakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).Program ini sudah di launching oleh Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat MM,MT tanggal 15 Mei 2017 lalu

"Nantinya warga miskin yang masuk ke rumah sakit langsung bisa memiliki Kartu Kapuas Sehat dan kebanyakan yang terjadi di lapangan sudah sakit baru mengurus kartu KKS dan ini.sifatnya prioritas asalkan ada keterngan dari Dinas Sosial dan Kartu Tanda Miskin(KTM),"jelas Sukarsih.

Surkarsih berharap,dukungan Pemkab Kapuasndapatbbwrjalan dengan baik dengan di luncurkannya KKS ini,dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin terkait program JKN-KIS.Terkait 14 hari baru baru bisa mendapat KIS bagi perorangan,BPJS harus merlakukan validasi data agar tidak ada data dobel.Semoga setiap tahun ada peningkatan peserta KKS yang di sesuiakan dengan keuangan daerah.

"Pemanfaatan JKN-KIS pada dasarnya sama saja dengan pesertalain,hanya yang membedakan kelas perawatan dan ruang rawat nginap.Sehingga masyrakat jangan kawatir dengan pelayanan kesehatan selama sesuai dengan prosedur pasti terlayani dengan baik,"pungkasnya. (DJIMMY NAPOLEON/B-8)