BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sejumlah warga Desa Gandis, Sukarame dan Pangkut Kecamatan Arut Utara meminta ada lembaga independen turun tangan untuk memastikan dugaan pencemaran Sungai Merundau oleh PT BJAP II. "Memastikan apakah rekaman video itu rekayasa atau diambil di luar PT BJAP. Semestinya ada lembaga independen ikut serta melakukan pengecekan," beber Kades Gandis, Sanider saat dibincangi Borneonews, Jumat (9/6/2017).

Ia mengaku ragu dengan hasil tes yang pernah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Apalagi, saat pihaknya mengetahui ada rekaman video kebocoran limbah. "Memang sudah pernah dilakukan pengecekan oleh pihak DLH, namun kami masih ragu dengan hasil yang diumumkan," ucap Sanider.

Menurutnya, hasil tes tersebut bertolak belakang dengan yang dialami warganya. "Dari dulu warga baik-baik saja saat memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, baru beberapa tahun terakhir ini saja mereka merasa aneh. Apalagi jelas ada banyak ikan yang mati," sebutnya.

Terpisah, Kabid Pelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan DLH Kabupaten Kobar, Fitriyana mengaku, sudah pernah ke lokasi untuk mengambil sampel air dan melakukan pengecekan. Hasilnya saat itu, tidak ada pencemaran di Sungai Merundau. "Kami turun karena menerima laporan, hasil tes-nya tidak ada pencemaran," papar dia.

Sementara itu, saat ditanya terkait izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) milik PT BJAP II, ia menyebut bukan dikeluarkan oleh DLH Kobar, melainkan DLH Kabupaten Seruyan. "Kabupaten Seruyan yang mengeluarkan AMDAL-nya, lebih rinci silakan konfirmasi ke sana," pintanya. (FAHRUDDIN FITRIYA/B-2)