BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyiratkan segera menggelar razia tambang besar. Bahkan rencananya, razia dilakukan besar-besaran dengan melibatkan sejumlah instansi terkait.
Isyarat adanya razia itu tergambar dari pernyataan Gubernur saat ditanya seputar upaya pengamanan pendapatan asli daerah (PAD) Kalteng.
“Kalau masalah PAD dari pertambangan, tunggu sebentar lagi kita akan razia ’ikan besar’. Pertambangan skala besar ternyata selama ini lolos terus dari razia. Kita akan amankan mereka yang tidak ada kontribusinya sama sekali buat daerah,” tegas Gubernur, beberapa waktu lalu.
Rencana razia semakin menguat ketika beberapa instansi, termasuk aparat kepolisian dan TNI diajak rapat di Istana Isen Mulang pekan lalu membahas optimalisasi PAD. Mengenai waktu razia, Gubernur sembari tersenyum mengatakan, “ Tunggu habis Hari Raya."
Sementara itu, seusai rapat tertutup saat itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Sri Suwanto, menguatkan rencana penertiban tersebut. Ia mengatakan rapat tidak hanya membahas pelanggaran bidang kehutanan, tetapi lebih banyak kepada perusahaan pertambangan, termasuk penertiban plat nomor kendaraan. Karena di sana ada potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). “Lebih banyak bahasan menyasar ke pertambangan nantinya,” ucap dia. (ROZIQIN/B-3)
Isyarat adanya razia itu tergambar dari pernyataan Gubernur saat ditanya seputar upaya pengamanan pendapatan asli daerah (PAD) Kalteng.
“Kalau masalah PAD dari pertambangan, tunggu sebentar lagi kita akan razia ’ikan besar’. Pertambangan skala besar ternyata selama ini lolos terus dari razia. Kita akan amankan mereka yang tidak ada kontribusinya sama sekali buat daerah,” tegas Gubernur, beberapa waktu lalu.
Rencana razia semakin menguat ketika beberapa instansi, termasuk aparat kepolisian dan TNI diajak rapat di Istana Isen Mulang pekan lalu membahas optimalisasi PAD. Mengenai waktu razia, Gubernur sembari tersenyum mengatakan, “ Tunggu habis Hari Raya."
Sementara itu, seusai rapat tertutup saat itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Sri Suwanto, menguatkan rencana penertiban tersebut. Ia mengatakan rapat tidak hanya membahas pelanggaran bidang kehutanan, tetapi lebih banyak kepada perusahaan pertambangan, termasuk penertiban plat nomor kendaraan. Karena di sana ada potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). “Lebih banyak bahasan menyasar ke pertambangan nantinya,” ucap dia. (ROZIQIN/B-3)
