BORNEONEWS, Palangka Raya - Lega, akhirnya KPU Kota Palangka Raya secara resmi telah menerima dana hibah pilkada 2018 dari pemerintah daerah.
Dana hibah pilkada ini telah ditandatangani Walikota Palangka Raya Riban Satia disaksikan Ketua KPU Palangka Raya, Eko Riadi, Selasa (13/6/2017).
Ikut menyaksikan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ini adalah semua komisioner KPU, Sekda Kandarani, Kabag Hukum Kadarismanto, Kepala Badan Pengelola Keuangan Fordiansyah, dan Asisten I Sulaksmi.
Dana Pilkada 2018 yang dihibahkan ke KPU sebesar Rp17.992.094.500. Dana sebesar ini akan dikasihkan dalam dua tahap. Pada APBD 2017 dialokasikan Rp4,4 miliar dan APBD 2018 Rp12,9 miliar.
Sebelum NPHD ini diteken walikota sempat terjadi perdebatan soal angka yang tercantum dalam naskah. Dimana berdasarkan hitungan walikota secara manual terjadi selisih hitung, sehingga sempat terjadi perdebatan alot hingga memakan waktu satu jam.
Setelah staf dari dinas pengelola keuangan datang sambil membawa laptop, maka rincian anggaran awal dan setelah ada pengurangan karena penghematan anggaran, sehingga baru diketahui riil anggaran pilkada yang dibutuhkan.
Ternyata angka yang terketik di naskah NPHD sudah sesuai, sehingga barulah walikota bersedia menandatanganinya. (ROKIM/B-6)
Dana hibah pilkada ini telah ditandatangani Walikota Palangka Raya Riban Satia disaksikan Ketua KPU Palangka Raya, Eko Riadi, Selasa (13/6/2017).
Ikut menyaksikan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) ini adalah semua komisioner KPU, Sekda Kandarani, Kabag Hukum Kadarismanto, Kepala Badan Pengelola Keuangan Fordiansyah, dan Asisten I Sulaksmi.
Dana Pilkada 2018 yang dihibahkan ke KPU sebesar Rp17.992.094.500. Dana sebesar ini akan dikasihkan dalam dua tahap. Pada APBD 2017 dialokasikan Rp4,4 miliar dan APBD 2018 Rp12,9 miliar.
Sebelum NPHD ini diteken walikota sempat terjadi perdebatan soal angka yang tercantum dalam naskah. Dimana berdasarkan hitungan walikota secara manual terjadi selisih hitung, sehingga sempat terjadi perdebatan alot hingga memakan waktu satu jam.
Setelah staf dari dinas pengelola keuangan datang sambil membawa laptop, maka rincian anggaran awal dan setelah ada pengurangan karena penghematan anggaran, sehingga baru diketahui riil anggaran pilkada yang dibutuhkan.
Ternyata angka yang terketik di naskah NPHD sudah sesuai, sehingga barulah walikota bersedia menandatanganinya. (ROKIM/B-6)
