BORNEONEWS, Pangkalan Bun -Pemerintah Kabupaten (Pemka)  Kotawaringin Barat (Kobar) telah membentuk gugus kerja untuk penutupan lokalisasi. "Persiapan hingga hari eksekusi penutupan lokalisasi dilakukan tim gugus kerja," terang Kabid Pelayanan Rehabilitasi Dinsos Kobar, Lukman Pandinata kepada Borneonews, Jumat (16/6/2017).

Gugus kerja itu, lanjut dia, akan melakukan pendataan di setiap lokalisasi yang ada di Bumi Marunting Batu Aji. Bahkan, sampai lokalisasi yang terbilang tidak resmi, semuanya akan ditindaklanjuti. "Mau resmi atau tidak resmi, itu tidak pandang bulu, intinya visi Indonesia 2019 bebas prostitusi harus terwujud," ungkapnya.

Soal koordinasi dengan pemerintah pusat, kata dia, akan terus dilakukan. Pasalnya, penanganan saat penutupan lokalisasi tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar maupun para penghuni lokalisasi tersebut.

"Kita harus memperhitungkan dampak lingkungan akibat ditutupnya itu. Jangan sampai kita buat kebijakan dengan mudah tanpa memikirkan dampaknya. Jangan sampai kita memberantas suatu masalah, namun menimbulkan masalah baru," tuturnya.

Menurutnya, jika pemerintah sudah menginstruksikan hal tersebut, tentunya pemerintah juga tidak akan lepas tangan begitu saja. Akan dicarikan sumber mata pencaharian bagi penghuni lokalisasi. Ini dilakukan agar tak ada pihak yang dirugikan. "Artinya jika ini tutup tidak ada masalah yang timbul. Masyarakat juga tidak resah," tandasnya.(FAHRUDDIN FITRIYA/B-8)