BORNEONEWS, Palangka Raya - Pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Palangka Raya belum maksimal. Hal itu diungkapkanWakil Ketua DPRD Palangka Raya  Ida Ayu Nia Anggraini kepada Borneonews, Minggu (18/6/2017).

Menurutnya, tidak maksimalnya program KIP ini dapat dilihat dari masih banyaknya anak-anak kurang mampu yang belum memiliki satu dari 3 Kartu Sakti program Presiden RI ini.

"Kita mengakui bahwa program Kartu Indonesia Pintar ini di tingkat Kota Palangka Raya belum maksimal. Banyak peserta didik yang seharusnya layak masuk program pemerintah pusat ini namun justru luput dari perhatian," ungkap Ida Ayu.

Ia menambahkan program pemerintah pusat ini belum dapat dilaksanakan maksimal lebih karena ketidakvalidan data yang didapatkan pusat dalam menjalankan program tersebut. Karenanya, demi menjalankan tugas pengawasannya, Anggota DPRD selalu berusaha melakukan koreksi-koreksi.

"Kita melalui Komisi C selalu menjalankan fungsi kontrol dengan baik terhadap sektor pendidikan ini. Lagi pula dalam APBD Pemkot Palangka Raya juga dianggarakan 35 persen untuk pendidikan," tambah Ida Ayu.

Politisi Gerindra ini menyebut bahwa semua anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu seharusnya mendapat subsidi dari Pemkot.

"Dengan catatan, harus mengantongi surat keterangan tidak mampu dari pihak RT. Subsidi itu berupa keringanan biaya pendidikan, bahkan ada yang sampai dibebaskan dari segala biaya pendidikan dan bisa sekolah gratis," terang Ida.

Oleh karena itu, Ida berharap Pemkot Palangka Raya bisa menegaskan kembali ketetapan ini dengan menyisir kawasan-kawasan yang memiliki anak usia sekolah barangkali ada siswa yang tidak mengenyam bangku sekolah karena keterbatasan biaya.

"Walaupun kita anggarkan biasanya ada juga yang membandel tidak mau sekolah atau malah orang tuanya mengaku tidak mengerti cara mengurus subsidi ini. Tetap perlu peran aktif pemerintah dalam hal ini," pungkasnya. (TESTI PRISCILLA/B-8)