BORNEONEWS, Muara Teweh - Masih banyak masyarakat di wilayah perdesaan, Kabupaten Barito Utara yang belum menjadi peserta BPJS kesehatan. Hal ini menjadi perhatian anggota DPRD Barito Utara.

Pihak BPJS kesehatan pun diminta untuk meningkatkan sosialisasinya, artinya tidak hanya sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan saja, melainkan juga sampai ke desa.

Anggota DPRD Barito Utara, Wardatun Nur Jamillah mengatakan, banyak masyarakat perdesaan yang belum terlalu mengerti dan terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan. Sehingga ketika ada keluarga yang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit, mereka baru mengurus kartu BPJS.

Padahal dalam hal ini, Pemeritah Kabupaten Barito Utara sudah menganggarkan dana miliaran rupiah untuk menjaminkan kesehatan masyarakat khususnya warga miskin. Untuk BPJS yang dalam hal ini iurannya ditanggung oleh pemerintah, memerlukan waktu untuk bisa digunakan berobat.

"Kita minta agar BPJS bisa melakukan sosialisasi ke desa-desa, baik terkait dengan syarat administrasi untuk bisa memperoleh kartu BPJS Kesehatan dan hal-hal lainnya," kata Wardatun, Jumat (30/6/2017).

Politisi perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Barut itu, mengimbau masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS agar dapat mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS kesehatan.

Anggota komisi I itu juga mengatakan, syarat administrasi menjadi peserta BPJS ini berkaitan dengan dokumen kependudukan. Oleh karena itu ia meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dapat jemput bola melakukan pelayanan baik ke desa, kelurahan dan kecamatan.

"Untuk dokumen kependudukan ini sangat penting. Oleh karena itu kita minta kepada Disdukcapil melakukan jemput bola sebab untuk geografis beberapa desa-desa di Kabupaten Barito Utara letaknya jauh dari ibukota Kabupaten," harapnya. (RAMADHANI/B-2)