BORNEONEWS, Sampit - Bakal calon kepala desa (kades) nampaknya mulai meragukan komitmen dari Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kabupaten (Panpilkab) Kotawaringin Timur dalam melaksanakan Pilkades serentak di 81 desa.
Seperti yang diungkapkan calon Kades Pundu Kecamatan Cempaga Hulu, Buhari.
Dia meminta kepastian apakah tahun ini dilaksanakan atau tidak Pilkades. Sebab para warga desa sejauh ini terus mempertanyakan kepada mereka sebagai bakal calon.
Ini ia sampaikan bersama calon Kades Karang Tunggal Kecamatan Parenggean, Minggu (2/7/2017).
“Kami hanya minta kepastian apakah tahun ini dilaksanakan atau tidak karena warga mengeluhkan dengan kondisi saat ini, apalagi desa yang dijabat oleh Pelaksana Harian (Pj)," kata mantan Kades Pundu itu.
Menurutnya warga tidak mau berlama-lama pembangunan desa kena imbasnya, mengingat Pj Kades tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang sifatnya prinsif
"Dengan ketidakjelasan pelaksanaan Pilkades serentak ini membuat kami harus memperbaharui persayaratan seperti SKCK hingga yang lainnya. Semua itu diurus dengan memerlukan biaya," ucapnya.
Menurut Burhari, apabila memang tidak bisa dilaksanakan Pilkades serentak tahun ini hendaknya jangan dipaksanakan terlebih dahulu apabila hasilnya akan kacau akibat ketidaksiapan panitia. (NACO/B-6)
Seperti yang diungkapkan calon Kades Pundu Kecamatan Cempaga Hulu, Buhari.
Dia meminta kepastian apakah tahun ini dilaksanakan atau tidak Pilkades. Sebab para warga desa sejauh ini terus mempertanyakan kepada mereka sebagai bakal calon.
Ini ia sampaikan bersama calon Kades Karang Tunggal Kecamatan Parenggean, Minggu (2/7/2017).
“Kami hanya minta kepastian apakah tahun ini dilaksanakan atau tidak karena warga mengeluhkan dengan kondisi saat ini, apalagi desa yang dijabat oleh Pelaksana Harian (Pj)," kata mantan Kades Pundu itu.
Menurutnya warga tidak mau berlama-lama pembangunan desa kena imbasnya, mengingat Pj Kades tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang sifatnya prinsif
"Dengan ketidakjelasan pelaksanaan Pilkades serentak ini membuat kami harus memperbaharui persayaratan seperti SKCK hingga yang lainnya. Semua itu diurus dengan memerlukan biaya," ucapnya.
Menurut Burhari, apabila memang tidak bisa dilaksanakan Pilkades serentak tahun ini hendaknya jangan dipaksanakan terlebih dahulu apabila hasilnya akan kacau akibat ketidaksiapan panitia. (NACO/B-6)
