BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemindahan Ibukota Pemerintahan tidaklah mudah, karena butuh proses yang panjang. "Pemindahan itu mungkin bertahap. Pertama mungkin untuk pembangunan infrastruktur dulu kan, tahun depannya apa lagi yang diutamakan, begitu, tidak langsung tiba-tiba ibukota pemerintahan pindah," ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya Sugianor kepada Borneonews, Sabtu (8/7/2017).

Senada dengan Sugianor, Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio juga menuturkan bahwa pro dan kontra di masyarakat terkait pemindahan Ibukota ini sesuatu yang wajar. "Tapi masyarakat perlu ingat bahwa kalau bicara pemindahan ibukota negara, tentunya menyangkut banyak problem dan memerlukan banyak pikiran anak negeri," katanya.

Mofit menambahkan, bila seluruh rakyat Indonesia sudah paham perlunya memindahkan lagi ibukota pemerintahan ke tempat lain yang lebih kondusif dan tepat tentu akan mudah.

"Kalaupun pilihan jatuh ke Palangka Raya, tentu sudah melalui alasan yang tepat. Kalaupun ternyata dipilihlah daerah lain artinya juga sudah melalui pembahasan panjang. Jadi pro dan kontra saya rasa tidak perlu diperpanjang," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/B-2)