BORNEONEWS, Sampit - Pengamat Hukum dan Sosial di Kotawaringin Timur, Dias Manthongka ikut angkat biacara menanggapi rencana penaikan gaji anggota DPRD.
Dias menyampaikan tidak keberatan atas penaikan gaji tersebut, namun harus dibuktikan dengan prestasi dan peningkatan kinerja. Karena banyak masalah yang bersentuhan terhadap masyarakat yang dibahas di DPRD Kotim ujung-ujungnya selalu mandek.
"Tidak ada tindak lanjut yang jelas, padahal masyarakat sering berharap penuh dengan wakil rakyat," kata Dias, Minggu (9/8/2017).
DPRD juga diminta untuk memperhatikan dan mengawasi proyek pemerintah yang kini dalam tahap maupun sedang dilaksanakan, agar berjalan dengan baik.
Dewan harus aktif terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah, mereka harus selalu memberikan saran dan masukan, terlebih jika ada program yang tidak berpihak kepada masyarakat agar jangan sampai disetujui.
Karena sesuai dengan janji pemerintah, program yang terlaksana harus memprioritaskan sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. "Komitmen ini yang harus diawasi, agar jangan APBD kita yang besar salah sasaran," tandasnya.
Sebagai tindak lanjut usulan kenaikan gaji anggota DPRD Kotim, mereka sudah mengajukan rancangan peraturan daerah inisiatif tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kotim. (NACO/B-11)
