BORNEONEWS, Palangka Raya – Posisi Damang di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) yang luas ini cukup strategis, sebagai garda depan pembangunan. Memberikan masukan dan atau evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah, adalah salah satu peran dan sumbangsih para kepala adat Dayak itu.
“Para Damang adalah garda depan, memiliki peran sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan. Mereka siap memberikan masukan kepada gubernur supaya masyarakat kecil terperhatikan dengan baik, kesejahteraan terdorong meningkat,” kata Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Agustiar Sabran kepada Borneonews, Senin (10/7/2017), usai mendampingi pertemuan Damang dengan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, di Istana Isen Mulang, Palangka Raya.
Begitu pula sejauh mana respons masyarakat terhadap urat nadi pembangunan menjadi andil Damang untuk menyampaikan. Karena itu, sebagai garda depan pembangunan di daerah, Agustiar berharap, sinergitas antara unit terkecil pemerintahan yaitu RT, RW, hingga Lurah atau kepala desa dan camat, bisa terbangun dan terkomunikasikan baik dengan mantir dan damang.
"Sehingga ketika ada masukan demi pembangunan, bisa terwujud," katanya.
Sebelumnya, puluhan perwakilan Damang di Kalteng menyatakan siap satu ‘garis lurus’ dengan kebijakan Gubernur Sugianto Sabran. Perwakilan Damang tersebut mendatangi gubernur di Istana Isen Mulang Senin (10/7/2017) sore. Mereka didampingi Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran dan pengurus lainnya.
Para Damang mengungkapkan beberapa persoalan yang menjadi kendala pelayanan di masyarakat berkaitan tugas kedamangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, terutama ketimpangan sumber daya alam (SDA).
Gubernur Sugianto memahami kendala itu. Menurut dia, ada banyak peluang yang bisa diciptakan Damang. Di antaranya, mengkomunikasikan agar dana pertangggungjawaban sosial (CSR) perusahaan, pola kemitaraan, dan plasma yang sampai saat ini memang capainnya belum maksimal. Sebab ada perusahaan yang belum memberikan plasma dan ada yang sebagian sudah.
Kepada para Damang, Gubernur menegaskan akan mengejar pendapatan asli daerah (PAD). Sebab dengan PAD akan bisa membantu rakyat meningkatkan derajat kesejahteraan, mulai dari pendidikan kesehatan dan perekonomian. Caranya, memaksa perusahaan tunduk pada aturan di Kalteng baik perusahaan tambang maupun perkebunan untuk membayar kewajibannya ke daerah.
“Kalau mereka tahu kewajibannya kepada masyarakat sekitar, tahu kewajibannya kepada daerah, maka PAD kita akan meningkat. Nah, kalau tidak mau tahu, kita yang akan gelar operasi, kita gelar razia supaya tidak ambil semaunya saja SDA kita,” terang gubernur.
Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran juga menandaskan, posisi Damang cukup sentral dalam memberikan input kondisi masyarakat terutama berkaitan dengan kondisi di pedalaman. Banyak yang tidak tercover pemerintah setempat namun masalah bisa diselesaikan Damang. (ROZIQIN/N).
