BORNEONEWS, Muara Teweh – Fraksi PDIP menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara setelah mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Barito Utara Sunario mengatakan, setidaknya ada lima hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kabupaten.
Pertama, peningkatan pengawasan proyek fisik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kedua, meningkatkan kualitas Unit Layanan Pendaaan (ULP) dari konflik kepentingan dengan cara menegakkan peraturan yang berlaku.
Ketiga, mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik atau good governance.
Keempat, redistribusi penempatan tenaga guru dan tenaga medis, sehingga tidak menumpuk di kota.
Kelima, mewujudkan visi dan misi Kabupaten Barito Utara 2014-2018 karena masa jabatan bupati tinggal satu tahun lagi.
Selain lima hal itu, Fraksi PDIP menyoroti pelaksanaan beberapa pembangunan yang telah dialokasikan dalam APBD 2016. Seperti proyek jembatan gantung, proyek rehab rumah jabatan bupati, proyek pekerjaan multiyears pada beberapa ruas jalan, proyek penataan kasawan tepian Sungai Barito, dan penyertaan modal pada SPBU yang dikelola Badan Usama Milik Daerah (BUMD).
"Karena, beberapa kegiatan pembangunan tersebut menelan dana yang sangatlah besar hingga mencapai ratusan miliar rupiah,” kata Sunario. (RAMADHANI/B-3)
