BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, M Shaleh meminta kepada pemkab jangan hanya mengandalkan APBD saja untuk pembangunan. Mengingat peluang untuk dapat dana di pusat cukup banyak, tinggal lobinya saja.

"Namun sejauh ini pejabat kita belum maksimal melakukan lobi di pemerintah pusat. Ini menyebabkan pembangunan di daerah selama ini hanya mengandalalkan APBD saja," kata Shaleh, Senin (17/7/2017).

Menurut Shaleh, jika mampu di pusat ada peluang yang bisa dibawa ke daerah untuk pembangunan, yang digelontorkan di sejumlah kementerian bersumber dari APBN.

Menurutnya, itu terjadi karena kemampuan lobi pejabat di Kotim masih rendah, komunikasi di pemerintahan pusat masih minim. Selain itu, hubungan dengan pusat masih belum maksimal. 

"Begitu juga para anggota DPR RI harusnya bisa digandeng untuk mendorong penganggaran yang maksimal  khususnya di Kotim. Komunikasi dengan pusat harus diutamakan," tegasnya

Penyebab lain juga menurut Shaleh, masih minimnya dana pusat mengalir ke Kotim akibat daerah kerap mengabaikan permintaan dari pusat. Salah satunya soal permintaan data.

"Pemerintah Daerah tidak disiplin  sehingga meski dikirim data tetapi tidak tepat, kelihatan memang sepele tetapi kadang disepelekan. Ini kami anggap salah satu ketidak-disiplinan daerah. Padahal data itu penting sebagai gambaran mereka" ucapnya.

Selain itu masih adanya paradigma  agar proyek pusat bisa diarahkan ke Kotim karena mesti harus memberikan sejumlah biaya. Padahal itu tidak ada dan bukan zamannya lagi.

"Dari itu biar bagaimana pun tingkat ketergantungan dengan pusat itu tidak bisa disepelekan," tandasnya.(NACO/B-11)