BORNEONEWS, Palangka Raya -Jelang pemilihan Rektor di Universitas Palangka Raya (UPR), perguruan tinggi negeri terbesar di Kalimantan Tengah itu kembali diterpa aroma tak sedap. Kali ini isu yang muncul pengkondisian tahapan pemilihan agar menguntungkan kandidat tertentu.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UPR Dana, menguraikan, polemik itu berawal dari tidak adanya transparansi tahapan. Kemudian pemilihan anggota senat yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Riset dan Tehnologi Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017.

Hal itu diduga agar hanya dari pihak yang memiliki jaringan kuat di dalam UPR saja yang dapat menguasai jalannya pemilihan. "Tidak ada informasi yang tersebar di dalam lembaga UPR sendiri," ujar Dana, Selasa (18/7/2017).

Kemudian isu pengkondisian itu diperkuat dengan ditendangnya 10 guru besar yang dikenal berseberangan dengan penguasa UPR saat ini, dari keanggotaan senat universitas. Mereka kemudian diganti dengan orang-orang dengan pandangan sejalan dengan rezim di UPR.

Suara senat sendiri akan cukup menentukan siapa figur yang akan menduduki kursi Rektor UPR pada Oktober nanti. Hal ini dibenarkan salah satu guru besar di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan UPR, Prof Dr Suandi Sidauruk.

"Ada pelanggaran statuta yang dilakukan rektor. Disana di dalam statuta dinyatakan bahwa jika ada pemilihan anggota senat yang baru, harus ada peraturan senat, dan ternyata itu tidak dilakukan," ujar Suandi.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Darmae Nasir dalam kesempatan berbeda meminta pemilihan rektor agar sesuai ketentuan yang berlaku. "UPR bukan lembaga politik tapi lembaga pendidikan tinggi. Tidak perlu ada pengkotak-kotakkan. Semua komponen civitas akademika harus bersinergi," kata Darmae.

Dari informasi lapangan, penjaringan calon Rektor UPR berdasarkan jadwal telah berakhir pada 15 Juli 2017 sehingga tidak ada calon baru yang dapat mendaftar. Senat UPR yang beranggotakan Guru Besar dan Dosen merupakan pihak yang berperan dalam seluruh tahapan pemilihan rektor. (RONI SAHALA/B-2)