BORNEONEWS, Palangka Raya - Serangkaian aksi mahasiswa yang menuntur perubahan sistem kuliah di Universitas Palangka Raya (UPR) tidak membuahkan hasil. Malahan kampus tertua dan terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah itu dinilai semakin bobrok.
Demikian disampaikan Demisioner Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPR Krismes Sabto Haloho kepada Borneonews, Selasa (18/7/2017). "Hal itu terbukti di mana pergantian rektor malah menambah masalah yang semakin menunjukkan kualitas pemimpin UPR," katanya.
Krismes melanjutkan, di masa pergantian pemimpin seperti saat ini, mahasiswa malah tidak mendapatkan informasi, baik jadwal, alur pergantian, maupun sosok figur terpilih. Hal itu, kata dia, kembali memperlihatkan minimnya keterbukaan informasi di UPR. Menyikapi kondisi itu, Krismes dan mahasiswa lainnyamenginginkan adanya pembenahan menyeluruh.
"Kami mahasiswa malu dengan pola kepemimpinan yang terkesan melakukan penyalahgunaan wewenang," lanjut Krismes.
Pada kesempatan itu, Krismes menyatakan mendukungannya terhadpa langkah yang dilakukan Prof Dr Suandi Sidauruk, yang menggugat keputusan rektor terkait pengangkatan anggota senat. Sebab sangat terlihat jada upaya memonopoli dari rezim berkuasa saat ini.
Diberitakan sebelumnya, merebak aroma adanya pengkoordisian proses menuju pemilihan rektor. Hal itu diduga dilakukan oleh jaringan yang menguasai UPR saat ini agar kembali memegang tampuk kekuasaan. (RONI SAHALA/B-3)
