BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya At Prayer meminta Pemerintah Kota Palangka Raya menyikapi serius isu pemindahan Ibukota Pemerintahan Republik Indonesia yang belakangan kian santer diberitakan. "Permasalahan yang biasanya akan muncul seiring dengan majunya suatu kota harus sejak dini harus dicegah," ungkap At Prayer kepada Borneonews, Jumat (21/7/2017).

Masalah komprehensif dari perkembangan Kota Palangka Raya, lanjut Prayer, tentu akan muncul. Meski akhirnya Palangka Raya tidak didaulat menjadi Ibukota Pemerintahan RI, Kota Palangka Raya tetap akan mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik.

"Sedikit demi sedikit Palangka Raya pasti akan mulai macet dan padat sehingga keseimbangan antara pembangunan maupun perencanaan memang harus diperhatikan. Ini untuk meminimalisasi munculnya masalah baru di kemudian hari," tandasnya.

Menurut Politisi Nasdem ini, jika bibit-bibit masalah kota besar ini tidak ditanggulangi sejak awal dan rencana pembangunannya tidak dirancang dengan baik, maka jalan maupun permukiman akan padat dan macet. Ini terjadi seiring pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Perkembangan Kota sudah mulai berkembang cepat.

"Masalah juga akan terus bermuculan, seperti kemacetan jalan, pertumbuhan bangunan yang tidak merata. Kemacetan akan terjadi, jika kota ini tidak ditata dengan baik dan tidak adanya aturan yang tegas," pungkasnya. (TESTI PRISCILLA/B-2)